Ridwan Kamil Bikin Tim Cegah Gafatar di Bandung

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • (kanan-kiri) Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan bersama Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Syaifulah Yusuf dan Walikota Bandung Ridwan Kamil saat rapat terbatas di Kantor Presiden, Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, 4 Januari 2016. Rapat tersebut membahas kereta api cepat dan LRT Bandung. TEMPO/Subekti

    (kanan-kiri) Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan bersama Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Syaifulah Yusuf dan Walikota Bandung Ridwan Kamil saat rapat terbatas di Kantor Presiden, Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, 4 Januari 2016. Rapat tersebut membahas kereta api cepat dan LRT Bandung. TEMPO/Subekti

    TEMPO.CO, Bandung - Wali Kota Bandung Ridwan Kamil merotasi rotasi 12 pejabat di lingkungan Pemkot Bandung, Rabu, 13 Januari 2015. Salah satunya adalah Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat (BKPPM).

    Ridwan Kamil menjelaskan, pihaknya akan melelang jabatan Kepala BKPPM secara internal. Tujuannya agar bisa mengantisipasi isu-isu keamanan. "BKPPM sengaja dicari tim baru karena ternyata isu keamanan sedang mendapat sorotan," kata Ridwan Kamil di Balai Kota Bandung, Rabu siang.

    Ridwan Kamil menjelaskan, beberapa isu keamanan yang menjadi sorotan di Kota Bandung di antaranya adalah keberadaan ISIS, ledakan bom di Alun-alun Kota Bandung pada malam tahun baru hingga organisasi Gafatar. "Gafatar juga sekarang sedang menghangat di Indonesia, sehingga saya melihat saya butuh tim baru yang bisa berkorodinasi dengan Muspida," tuturnya.

    Lebih lanjut Ridwan Kamil menambahkan, untuk mengantisipasi kegiatan-kegiatan organisasi Gafatar yang saat ini mulai meresahkan masyarakat, pihaknya akan melakukan penyisiran di lapangan mencari informasi keberadaan organisasi tersebut. Namun demikian, hingga saat ini pihaknya belum mendapat laporan terkait keberadaan Gafatar.

    "Belum ada laporan. Makanya sedang kita jalani karena ini kan isu nasional. Antisipasi akan menguatkan koordinasi di Kesbang ini," katanya.

    PUTRA PRIMA PERDANA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.