TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan partainya tidak ingin ada transaksi revisi Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) dengan Partai Golkar menyusul adanya rencana partai beringin itu untuk mendukung pemerintah Presiden Joko Widodo.
"Buat saya, tanpa kesadaran membangun bangsa dan negara, tanpa komitmen membangun demokrasi yang berkeadaban, dukungan-dukungan itu sifatnya hanya transaksional. Kami enggak ingin masuk di dalam transaksi-transaksi itu," kata Hasto saat dihubungi pada Rabu, 13 Januari 2016.
Hasto berujar, apabila Golkar memang benar-benar berniat mendukung revisi UU MD3, dukungan tersebut memang murni sebagai sebuah penghormatan atas suara rakyat. "Bukan karena kompromi dan di-deal-kan satu dengan yang lain," ujar Hasto.
Menurut Hasto, langkah politik Golkar yang berencana mendukung pemerintah Jokowi-JK itu dapat bermanfaat bagi partai-partai pendukung pemerintah. "Ya tentu saja. Yang penting bangsa ini segera baik. Pemerintahan juga mendapatkan dukungan politik," kata Hasto.
Dalam rapat konsolidasi pimpinan yang digelar kepengurusan Golkar hasil Munas Bali pada 5 Januari kemarin, kubu yang dipimpin Aburizal Bakrie itu menghendaki Golkar mendukung pemerintah Jokowi-JK. Akan tetapi, keputusan mengenai itu baru akan diketok dalam rapat pimpinan nasional Golkar pada akhir bulan ini.
ANGELINA ANJAR SAWITRI
