Surya Paloh Klaim: Pemerintah Tak Harapkan Dukungan Golkar

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh menyampaikan pandangan pada perayaan HUT ke-4 Partai NasDem, di Jakarta, 11 November 2015. ANTARA/Wahyu Putro

    Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh menyampaikan pandangan pada perayaan HUT ke-4 Partai NasDem, di Jakarta, 11 November 2015. ANTARA/Wahyu Putro

    TEMPO.COJakarta - Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mengatakan pemerintah tidak mengharapkan dukungan dari Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie. Saat ini, kata Paloh, harapan pemerintah adalah partai beringin tersebut solid dan tidak berpolemik.

    "Karena memberikan dukungan kepada pemerintah, tentu dukungan itu akan diterima dari semua pihak," ujarnya di Istana Negara, Rabu, 13 Januari 2016.

    Paloh tak khawatir kursi menteri dari partainya bisa berpindah ke Golkar. Sebab, NasDem tak mementingkan kepentingan kelompok, melainkan kepentingan nasional. Saat ini, ada tiga kursi NasDem di kabinet, yakni Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang diisi Siti Nurbaya; Menteri Agraria dan Tata Ruang, yang diisi Ferry Mursyidan Baldan; serta Jaksa Agung, yang diduduki Muhammad Prasetyo. 

    Ketika ditanya soal perombakan menteri, Paloh mengatakan banyak cara untuk meningkatkan kinerja kementerian, tak perlu dengan cara perombakan. Ia mengatakan banyak cara yang dapat ditempuh pemerintah supaya maksimal bekerja. "Tapi, sekali lagi, NasDem tetap konsisten menghargai masalah-masalah yang menyangkut reshuffle adalah sepenuhnya hak prerogatif presiden," tuturnya.

    Paloh berada di Istana guna menghadiri pelantikan 13 duta besar. Selain Paloh, hadir Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Partai Hanura Wiranto, dan Ketua Umum PPP hasil Muktamar Surabaya M. Romahurmuziy.

    Ia membantah ada pembicaraan soal perombakan menteri ketika para petinggi partai koalisi itu bertemu dengan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. "Tidak membicarakan apa-apa, saya hanya menghadiri pelantikan dubes," ucapnya.

    TIKA PRIMANDARI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.