Bocorkan Sidang Setya Novanto, Junimart Dilaporkan ke MKD  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Ketua MKD Junimart Girsang usai sidang MKD dengan saksi Maroef Syamsuddin. TEMPO/Ridian Eka Saputra

    Wakil Ketua MKD Junimart Girsang usai sidang MKD dengan saksi Maroef Syamsuddin. TEMPO/Ridian Eka Saputra

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan dari Fraksi PDI Perjuangan, Junimart Girsang, dilaporkan seorang warga Sumatera Utara, Agus Susanto, ke MKD. Junimart dituding tidak bisa menjaga kerahasiaan informasi sidang MKD.

    "Pak Junimart sebagai pimpinan MKD yang sedang menangani kasus kode etik tidak boleh berbicara tentang kasus itu. Beliau tidak bisa membedakan posisinya sebagai hakim dan politisi. Ini melanggar kode etik," kata Agus saat dikonfirmasi Tempo pada Rabu, 13 Januari 2016.

    Agus mengaku melaporkan Junimart pada 4 Januari 2016. Menurut dia, ada empat kasus yang dipersoalkannya. Pertama, soal pernyataan Junimart kepada media tentang sidang kasus pemukulan yang melibatkan anggota DPR, Mulyadi dan Mustafa Assegaf. Kedua, keterangan Junimart kepada media tentang perkara penggunaan kop surat DPR oleh anggota DPR, Henry Yosodiningrat.

    "Pak Junimart juga membuka materi perkara pertemuan Setya Novanto dan Fadli Zon dengan Donald Trump. Selain itu, Pak Junimart membuka materi kasus pertemuan Setya Novanto dengan Direktur Utama PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin yang dilaporkan oleh Sudirman Said," kata dosen salah satu perguruan tinggi di Sumatera Utara itu.

    Dalam berkas laporannya, Agus melampirkan berita-berita dari media massa yang memuat pernyataan Junimart terkait dengan empat perkara itu. Agus pun menyerahkan video-video berita yang memuat pernyataan Junimart tersebut. "Berdasarkan informasi yang saya himpun, Pak Junimart berkewajiban merahasiakan dan menjaga perkara dalam sidang yang berlangsung tertutup," kata Agus.

    Wakil Ketua MKD Sufmi Dasco Ahmad mengaku belum mengetahui adanya laporan tersebut. "Nanti akan saya cek dulu," kata politikus dari Partai Gerindra itu saat dihubungi pagi ini.

    ANGELINA ANJAR SAWITRI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.