Pemerintah Siapkan Undang-undang Lindungi Kekayaan Hayati  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO/ Hendra Suhara

    TEMPO/ Hendra Suhara

    TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah tengah menyusun Rancangan Undang-Undang Keanekaragaman Hayati untuk melindungi kekayaan spesies yang dimiliki Indonesia.  Berdasarkan data Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia tahun 2014, Indonesia memiliki 47 ribu jenis keanekaragaman hayati.

    "Namun baru 236 jenis yang telah dilindungi,” kata Indra Exploitasia Semiawan, Kepala Subdirektorat Sumber Daya Genetik Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

    Pernyataan Indra disampaikan dalam Diskusi Pakar RUU Konservasi Keanekaragaman Hayati di Hotel Ambhara, Jakarta, pada Selasa, 12 Januari 2016. Saat ini pemerintah tengah mengajukan perlindungan terhadap 1.492 jenis keanekaragaman hayati lain yang mayoritas berasal dari spesies burung.

    Indra menjelaskan, pihaknya tidak bisa melaksanakan perlindungan satwa, hanya bekerja sama dengan Bea-Cukai. "Karena perangkat hukum untuk spesies tidak dilindungi. Itu yang susah,” ucapnya.

    Indra menyatakan aturan mengenai pengambilan satwa yang tidak masuk kategori dilindungi di alam dan yang berada di area konservasi juga belum tersedia.

    Karena itu, melalui rancangan undang-undang ini, pemerintah berharap dapat membuat aturan yang mampu mengatur seluruh keberadaan keanekaragaman hayati. Baik yang berada dalam kategori dilindungi, tidak dilindungi, terancam punah, maupun yang perlu dikontrol pemanfaatannya.

    Berdasarkan penjabaran jenis spesies, Indonesia memiliki 1.245 spesies mamalia, 3.538 spesies burung, 1.857 spesies binatang melata, 1.903 spesies ikan, 230 spesies krustasea, 31.401 spesies pohon, 2.076 spesies lumut, 1.885 spesies alga, 3.731 spesies jamur, dan 44 spesies marasmius.

    MAYA NAWANGWULAN



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.