Wacana Golkar Dukung Pemerintah, Fadli Zon: Sah-sah Saja!  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Ketua DPR Fadli Zon memakai jam tangan Hublot Spirit of Big Bang King Gold Ceramic saat memberikan keterangan kepada wartawan mengenai pertemuan dengan Donald Trump di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 14 September 2015. ANTARA FOTO

    Wakil Ketua DPR Fadli Zon memakai jam tangan Hublot Spirit of Big Bang King Gold Ceramic saat memberikan keterangan kepada wartawan mengenai pertemuan dengan Donald Trump di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 14 September 2015. ANTARA FOTO

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan Koalisi Merah Putih (KMP) tidak mempersoalkan rencana Partai Golkar yang akan mendukung pemerintah Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. "Sebelumnya Golkar juga sudah bertemu beberapa pimpinan termasuk Pak Prabowo (Ketua Umum Gerindra)," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa, 12 Januari 2016.

    Fadli mengatakan KMP telah membahas keputusan Golkar menyeberang untuk mendukung pemerintah. Pimpinan KMP pun tak mempermasalahkan keputusan Golkar itu. "Setiap partai punya hak untuk menentukan, berada di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan," katanya.

    Politikus Partai Gerindra itu juga berujar, berdasarkan informasi dari Golkar, mereka tidak bergabung dengan partai pendukung pemerintah dan tetap berada di KMP. "Saya kira itu sikap politik dari setiap parpol. Sah-sah saja," ujarnya.

    Sejak dibentuk pada 2014, menurut Fadli, komitmen dari KMP bukanlah mengenai oposisi atau bukan oposisi. Sejak awal, menurut dia, KMP akan mendukung kebijakan pemerintah yang prorakyat. "Kalau tidak prorakyat, kami koreksi. Sejak awal posisi itu tidak berubah," tuturnya.

    Fadli mengatakan KMP akan memantau sejauh mana dinamika politik yang saat ini bergulir. Menurut dia, terdapat dua partai di KMP, yakni Golkar dan PPP, yang masih bermasalah. "Tentu saja mereka harus memprioritaskan masalah internal mereka yang menyangkut masalah legitimasi dan pengakuan," katanya.

    Fadli pun menegaskan, sejak awal, Partai Gerindra berada di luar pemerintahan. Menurut dia, Gerindra tak masalah berada di luar pemerintah walaupun sendirian. "Karena perlu ada yang mengontrol pemerintahan ini. Perlu ada check and balance. Kalau tidak, pemerintahan bisa sewenang-wenang dan tidak ada yang mengatasi," ujarnya.

    ANGELINA ANJAR SAWITRI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Korban Konflik Lahan Era SBY dan 4 Tahun Jokowi Versi KPA

    Konsorsium Pembaruan Agraria menyebutkan kasus konflik agraria dalam empat tahun era Jokowi jauh lebih banyak ketimbang sepuluh tahun era SBY.