Megawati Sindir BUMN yang Komersial, Rieke Pitaloka Setuju  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Rieke Diah Pitaloka. ANTARA/Andreas Fitri Atmoko

    Rieke Diah Pitaloka. ANTARA/Andreas Fitri Atmoko

    TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Rieke Diah Pitaloka, setuju dengan sindiran Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri soal peran badan usaha milik negara (BUMN). Kritik itu disampaikan Megawati dalam pidato pembukaan Rapat Kerja Nasional PDIP, Ahad, 10 Januari 2016.

    "Pengelolaan BUMN harus untuk kesejahteraan rakyat. Tidak boleh jadi ATM oleh pihak-pihak tertentu, siapa pun namanya," kata mantan Ketua Panitia Khusus Angket Pelindo II itu, dalam acara Rapat Kerja Nasional PDI Perjuangan di Jakarta International Expo, Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa, 12 Januari 2016.

    Rieke menegaskan, BUMN merupakan perusahaan milik negara, bukan milik perorangan. Dalam perkembangannya saat ini, banyak BUMN dikelola secara business to business. "Business as usual. Termasuk para pihak yang diundang dalam Pansus Pelindo II. Padahal, BUMN tidak bisa diperlakukan seperti perusahaan swasta murni," katanya.

    Rieke mengatakan PDIP tengah berupaya mengembalikan peran BUMN sesuai Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. "Itu memang salah satu prioritas dari komitmen politik PDIP. Yang paling penting, kembalikan Jakarta International Container Terminal 100 persen milik Indonesia," ujarnya.

    Dalam pidato pembukaan Rakernas PDIP Ahad lalu, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyindir peran BUMN yang sudah bergeser dari fungsi utamanya. BUMN diperlakukan sebagai sebuah bisnis dan korporasi semata. Padahal, menurut Megawati, pembangunan negara akan berjalan mulus jika BUMN dikelola dengan baik dan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

    ANGELINA ANJAR SAWITRI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kontroversi Nike ZoomX Vaporfly yang Membantu Memecahkan Rekor

    Sejumlah atlet mengadukan Nike ZoomX Vaporfly kepada IAAF karena dianggap memberikan bantuan tak wajar kepada atlet marathon.