Soal GBHN, PDIP: Tak Berarti Presiden Jadi Mandataris MPR  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri bersama putrinya Puan Maharani dan ketua fraksi MPR Ahmad Basarah (kiri), saat myaksikan pameran dan dokumenter perjalanan mantan ketua MPR Taufik Kiemas, disela-sela acara Kongres IV PDI Perjuangan, di Inna Grand Bali Beach Sanur, Denpasar, 10 April 2015. TEMPO/Imam Sukamto

    Ketua umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri bersama putrinya Puan Maharani dan ketua fraksi MPR Ahmad Basarah (kiri), saat myaksikan pameran dan dokumenter perjalanan mantan ketua MPR Taufik Kiemas, disela-sela acara Kongres IV PDI Perjuangan, di Inna Grand Bali Beach Sanur, Denpasar, 10 April 2015. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.COJakarta - Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Ahmad Basarah menyatakan, dengan dikembalikannya kewenangan MPR untuk menyusun Garis Besar Haluan Negara (GBHN), bukan berarti MPR kembali menjadi lembaga tertinggi negara.

    "Tidak berarti presiden menjadi mandataris MPR kembali. Presiden harus tetap dipilih secara langsung oleh rakyat," kata Basarah dalam konferensi pers Rapat Kerja Nasional PDI Perjuangan di Jakarta International Expo, Kemayoran, Jakarta Pusat, pada Senin, 11 Januari 2016. 

    Basarah berujar rakernas PDIP juga hanya akan memutuskan perlu atau tidaknya mengembalikan kewenangan MPR untuk menetapkan GBHN kembali. "Rekomendasi itu akan diberikan kalau rakernas memutuskan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 secara terbatas agar diberikan kembali kewenangan MPR tersebut," katanya. 

    Namun, menurut Basarah, haluan-haluan negara yang dimaksud oleh PDIP dalam rakernas ini tidak hanya haluan bagi pemerintah, tapi juga lembaga-lembaga negara lainnya. "Selama ini, legislatif, yudikatif, dan eksekutif berjalan sendiri-sendiri. Dengan Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PNSB) ini, ada overall planning. Sinergi dapat dipastikan melalui GBHN dan PNSB," tuturnya. 

    Apabila rekomendasi itu telah disetujui dalam rakernas, keputusan itu akan dikoordinasikan ke partai-partai lainnya dan DPD. Selain itu, PDIP akan berkomunikasi dengan fraksi-fraksi di MPR. "Kemarin kami juga sudah mensosialisasikan ke Muhammadiyah dan PBNU untuk menyamakan persepsi mengenai perlunya GBHN ini," ujarnya. 

    Pada 10-12 Januari 2016, PDIP menggelar rakernas dengan tema "Mewujudkan Trisakti Melalui Pembangunan Nasional Semesta Berencana untuk Indonesia Raya". Rakernas ini digelar sekaligus untuk memperingati hari ulang tahun PDIP yang ke-43. Selain para pejabat, sebanyak 109 anggota Fraksi PDIP di DPR dan 3.500 jajaran pengurus struktural Partai dari tingkatan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP se-Indonesia, turut hadir dalam rakernas ini.

    ANGELINA ANJAR SAWITRI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lolos ke Piala Eropa 2020, Ronaldo dan Kane Bikin Rekor

    Sejumlah 20 negara sudah memastikan diri mengikuti turnamen empat tahunan Piala Eropa 2020. Ada beberapa catatan menarik.