DPRD Cirebon Minta Bongkar Muat Batu Bara Tetap Ditutup

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Jackie Ratliff, menunjukan batu bara yang dihasilkannya di tambang batu bara Welch, 6 Oktober 2015. AP/David Goldman

    Jackie Ratliff, menunjukan batu bara yang dihasilkannya di tambang batu bara Welch, 6 Oktober 2015. AP/David Goldman

    TEMPO.CO, Cirebon - Penutupan Pelabuhan Cirebon dari aktivitas bongkar muat batu bara masih berlanjut. Warga sekitar tolak dibuka lagi pelabuhan untuk batu bara.

    Berdasarkan pantauan hari ini, Senin 11 Januari 2016 digelar pertemuan antara Walikota Cirebon, Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Cirebon, PT Pelindo II Pelabuhan Cirebon, anggota DPRD Kota Cirebon dan perwakilan industri pengguna batu bara. Pertemuan digelar di ruang Adipura Balaikota Cirebon.

    Pertemuan sempat berlangsung tegang saat seorang anggota DPRD Kota Cirebon, Didi Sunardi, bersikeras agar Pelabuhan Cirebon tetap tertutup untuk batu bara. “Penutupan total pun harus dilakukan bukan hanya sementara,” kata Didi. Bahkan Didi pun menambahkan banyak warga di sekitar Pelabuhan Cirebon yang terkena dampak debu batu bara.

    Pernyataan Didi Sunardi pun langsung dipotong Walikota Cirebon, Nasrudin Azis, yang mengungkapkan jika fakta-fakta yang dikemukakan oleh Didi Sunardi didapatkan sebelum berbagai kebijakan terkait batu bara diambil oleh KSOP dan PT Pelindo. Namun Didi tetap bersikukuh dan akhirnya Didi pun mengeluarkan ancaman untuk memblokir jalan di depan pelabuhan. “Karena jalan di depan pelabuhan merupakan jalan milik warga Kota Cirebon,” kata Didi sambil keluar dari ruang pertemuan.

    Walikota Cirebon, Nasrudin Azis menyatakan jika sebagai walikota dirinya harus berdiri di atas kepentingan semua orang. “Saya harus membela kepentingan warga Kota Cirebon yang terdampak debu batu bara,” kata Azis. Namun disisi lain dirinya pun harus memikirkan banyaknya industry yang juga sangat membutuhkan batu bara.

    Sekalipun tidak secara tegas menyebutkan batu bara di Pelabuhan Cirebon boleh dibuka kembali namun Azis menyatakan jika kepentingan pengguna batu bara di daerah lain pun harus tetap diperhatikan. “Tapi jika permasalahan debu batu bara ini di kemudian lalai dan debu batu bara kembali bertebaran dan mengganggu kesehatan warga Kota Cirebon, saya sendiri yang akan langsung memimpin demo,” kata Azis.

    Sementara itu Kepala KSOP Cirebon, Revolindo, menyatakan jika Pelabuhan Cirebon tetap akan dibuka untuk bongkar batu bara. “Tetap akan dibuka,” kata Revolindo. Karena banyak sekali industry yang membutuhkan batu bara. “jangan sampai listrik tidak menyala karena batu baranya tidak ada,” kata Revo. Stok batu bara di sejumlah pabrik pun menurut Revo akan habis.

    Namun saat ditanyakan kapan Pelabuhan Cirebon akan dibuka kembali untuk bongkar batu bara, Revo mengaku belum bisa memastikannya. “yang pasti secepatnya,” ujarnya.

    Revo mengaku harus berkoordinasi dan konsultasi dengan walikota Cirebon. Saat didesak mengapa dirinya harus berkoordinasi dengan walikota padahal keputusan membuka atau menutup ada pada pihaknya, Reva mengaku ada kearifan lokal yang harus tetap ditaatinya.

    Selanjutnya Revo pun mengaku jika pengawasan terhadap bongkar batu bara akan dilakukan secara ketat. “Termasuk dengan menyiram batu bara yang akan dibongkar dengan air,” kata Revo. Revo pun menjamin jika bersama dengan tim pengawasan yang akan dibentuk, bongkar batu bara di Pelabuhan Cirebon akan diawasi secara ketat sehingga debu batu bara tidak akan mengganggu kesehatan warga di Kota Cirebon.

    Sementara itu Ketua Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) Cirebon, Agus Purwanto, pun meminta agar Pelabuhan Cirebon bisa secepatnya dibuka lagi untuk bongkar batu bara. “Karena sudah banyak tongkang pengangkut batu bara yang antre di Pelabuhan Cirebon,” katanya. Saat ini sedikitnya sudah ada 11 tongkang yang antri menunggu diperbolehkan bongkar di pelabuhan. Jumlah ini belum termasuk puluhan tongkang lainnya yang juga tengah menuju ke Pelabuhan Cirebon. “Otomatis biaya tambahan harus mereka keluarkan karena antri itu,” kata Agus.

    Seperti diberitakan sebelumnya melalui surat dengan No U.003/14/KSOP-CBN-16 yang ditandatangani langsung oleh kepala KSOP Cirebon sejak Kamis 7 Januari 2016 pukul 18.00 WIB aktivitas bongkar muat batu bara di Pelabuhan Cirebon dihentikan sementara. Alasan yang diungkapkan dalam surat tersebut yaitu agar situasi Kota Cirebon lebih kondusif. Kepala KSOP Cirebon pun menyatakan jika penutupan hanya dilakukan selama tiga hari.

    Padahal sebelumnya sudah keluar surat dari Dirjen Perhubungan Laut Kementrian Perhubungan dengan nomor AL 303/1/20 PHB 2015 tertanggal 30 Desember 2015 yang ditujukan ke KSOP dan PT Pelindo II Pelabuhan Cirebon. Dalam surat tersebut disebutkan jika aktivitas bongkar batu bara masih bisa dilakukan di Pelabuhan Cirebon namun hanya menggunakan satu dermaga, yaitu dermaga Muara Jati 1. Dermaga ini letaknya paling jauh dari pemukiman penduduk, sehingga diharapkan debu batu bara pun bisa diminimalkan. Padahal sebelumnya bongkar batu bara dilakukan di 6 dermaga yang ada di pelabuhan Cirebon.

    Sementara itu anggota DPRD Kota Cirebon, Didi Sunardi akhirnya memimpin demo ke Balaikota Cirebon. Bersama dengan ratusan warga di sekitar Pelabuhan Cirebon, mereka meminta agar Pelabuhan Cirebon ditutup total untuk aktivitas bongkar muat batu bara. “Jangan sampai kesehatan warga Kota Cirebon terganggu,” katanya. Hingga berita ini diturunkan, aktivitas demo masih berlangsung namun sudah berpindah ke depan pintu gerbang 3 Pelabuhan Cirebon.

    IVANSYAH


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tingkat Kepuasan Kinerja dan Catatan Baik Buruk 5 Tahun Jokowi

    Joko Widodo dilantik menjadi Presiden RI periode 2019 - 2024. Ada catatan penting yang perlu disimak ketika 5 tahun Jokowi memerintah bersama JK.