Mega Sentil BUMN, Kalla Setuju Tapi Belum Ingatkan Rini

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Presiden Jusuf Kalla bersama mantan Presiden Ke-5 Megawati Soekarno Putri di Istana Negara, Jakarta, 8 Januari 2015. TEMPO/Subekti

    Wakil Presiden Jusuf Kalla bersama mantan Presiden Ke-5 Megawati Soekarno Putri di Istana Negara, Jakarta, 8 Januari 2015. TEMPO/Subekti

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla sepakat dengan kritik Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri terkait dengan keberadaan Badan Usaha Milik Negara. Kritik Megawati disampaikan saat Rapat Kerja Nasional Ahad lalu.

    "Itu benar bahwa BUMN jangan berpikir full korporasi tapi ada misi khusus untuk pengembangam ekonomi," ujar Kalla di kantornya, Senin, 11 Januari 2016.

    Menurut Kalla, BUMN memang berbeda dengan korporasi biasa. Sebabnya, BUMN harus membuat pemerataan, mengelola kekayaan negara, dan melakukan hal-hal perintisan. "Tentunya ada hal-hal yang perlu diperbaki," kata Kalla.

     SIMAK: Megawati Sindir Peran BUMN

    Ketika disinggung apakah dia akan mengingatkan Menteri BUMN Rini Soemarno terkait dengan kritik ini, Kalla hanya tersenyum. "Belum ketemu Bu Rini," kata dia.

    Ahad lalu, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, menyindir peran Badan Usaha Milik Negara yang dinilai tak sesuai dengan fungsi utamanya.

    ‎Menurut Megawati, BUMN kini tak lagi mampu menjadi sokoguru perekonomian nasional. Saat ini BUMN hanya diperlakukan sebagai sebuah bisnis dan korporasi.

    SIMAK: Pramono: Sindirian Mega ke BUMN Sudah Jelas

    Megawati mengatakan, jika BUMN dikelola dengan baik, pembangunan negara juga akan berjalan mulus. Dia menilai bahwa BUMN seharusnya bisa menjadi alat negara untuk mengaplikasikan pasal 33 Undang-undang Dasar 1945. Dalam pasal itu disebutkan bahwa kekayaan alam digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

    Menurut Megawati, konstitusi juga meminta agar pemerintah menyelamatkan aset negara. "Untuk itu kami dukung agar pemerintah meninjau kembali semua kontrak karya, seperti perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia."

    TIKA PRIMANDARI  | FAIZ NASHRILLAH‎


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Gonta-ganti UN, dari Ujian Negara hingga Kebijakan Nadiem Makarim

    Nadiem Makarim akan mengganti Ujian Nasional dengan Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter. Gonta-ganti jenis UN sudah belangsung sejak 1965.