Habis Dokter Rica, Sisir 'Orang Hilang ' di Kalimantan Susah  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Dokter Rica Tri Handayani. (Istimewa)

    Dokter Rica Tri Handayani. (Istimewa)

    TEMPO.COPontianak - Sembilan anggota Polda Daerah Istimewa Yogyakarta diterjunkan ke Kalimantan Barat untuk menyisir warga Yogyakarta yang ikut program migrasi ke Kalimantan Barat. Dokter Rica Tri Handayani yang dicari diduga ikut program tersebut. Program tersebut identik dengan salah satu organisasi masyarakat, Gerakan Fajar Nusantara.

    “Sudah empat hari ini di Polda Kalimantan Barat dan sudah diberi bantuan. Kami sudah lakukan data-data warga pendatang. Dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil serta RT-RW kita libatkan,” kata Kapolda Kalimantan Barat Brigadir Jenderal Arief Sulistyanto, Senin, 11 Januari 2016. Lima polisi sudah bergerak di Kalimantan Tengah.

    SIMAK: Dokter Cantik Rica Ditemukan, Siapa Pembawanya?

    Arief mengatakan pengungkapan "hilangnya" warga DIY hal ini tidak mudah karena warga migrasi tersebut tidak berada di satu titik, tapi sudah tersebar ke semua kabupaten/kota di Kalimantan Barat. Sebenarnya, kata Arief, Polda Kalimantan Barat sudah melakukan pendataan jauh sebelum kasus dokter Rica Tri Handayani muncul.

    Pendataan dilakukan terkait dengan informasi dari masyarakat mengenai adanya indikasi warga pendatang yang menyebarkan aliran kepercayaan di luar agama yang diakui di Indonesia. Arief mengatakan bahkan Polda Kalimantan Barat sudah berkoordinasi dengan bupati-bupati di kabupaten/kota di Kalimantan Barat. 

    Selain dokter Rica, beberapa nama yang telah dilaporkan hilang oleh keluarganya juga tengah dicari. “Nama-nama warga tersebut sudah diinventarisasi. Namun para personel Bhabinkamtibmas terus melakukan pendataan,” ujarnya.

    ASEANTY PAHLEVI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.