Habis Agung Laksono, Giliran Ical Temui Presiden Jokowi

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Aburizal Bakrie tersenyum pada awak media, usai pertemuan tertutup dengan seluruh ketua DPD tingkat I-II, di Jakarta, 10 Maret 2015. Menkumham, Yasonna Laoly, putuskan menerima amar putusan Mahkamah Partai Golkar Nomor 01/P1-GOLKAR/III/2015, Nomor 02/P1-GOLKAR/III/2015, dan Nomor 03/P1-GOLKAR/III/2015. TEMPO/Imam Sukamto

    Aburizal Bakrie tersenyum pada awak media, usai pertemuan tertutup dengan seluruh ketua DPD tingkat I-II, di Jakarta, 10 Maret 2015. Menkumham, Yasonna Laoly, putuskan menerima amar putusan Mahkamah Partai Golkar Nomor 01/P1-GOLKAR/III/2015, Nomor 02/P1-GOLKAR/III/2015, dan Nomor 03/P1-GOLKAR/III/2015. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo sore ini juga menemui Ketua Umum Partai Golkar versi munas Bali Aburizal Bakrie. Pertemuan dilakukan setelah Jokowi menemui Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Ancol, Agung Laksono.

    "Iya, setelah ini (pertemuan dengan Agung Laksono), bertemu dengan Pak Ical," kata Menteri Sekretaris Negara Pratikno seusai pertemuan Presiden dan Agung di Istana Merdeka, Senin 11 Januari 2016.

    Pratikno mengatakan pemanggilan Ical dan Agung terkait penyelesaian konflik kepengurusan di Partai Golkar yang tak kunjung selesai. Meski mengajak bertemu, Pratikno menegaskan bahwa pemerintah tidak akan melakukan intervensi terhadap penyelesaian konflik Golkar.

    SIMAK:  Agung Laksono Temui Presiden Jokowi di Istana Merdeka

    Selain itu, kata Pratikno, pemanggilan dua ketum Golkar yang tengah bersengketa juga untuk memuluskan konsolidasi di parlemen dan konsolidasi internal partai yang pastinya berpengaruh pada jalannya pemerintahan. Saat ini, pertemuan antara Presiden dengan Ical masih berlangsung. Pertemuan berlangsung di Istana Merdeka.

    Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani mengatakan Presiden bertemu Agung Laksono dan Aburizal Bakrie untuk mendengarkan masukan dan situasi dari dua kubu yang berseteru. "Apa yang dibicarakan saya tidak tahu. Saya melihat pemerintah tidak ikut campur, dan itu lebih baik diselesaikan di internal Golkar sendiri," katanya.

    ANANDA TERESIA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.