Gudang Bahan Peledak Dibobol Maling, 1.307 Detonator Lenyap

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi bom. Boards.ie

    Ilustrasi bom. Boards.ie

    TEMPO.CO, Pekanbaru - Gudang bahan peledak perusahaan batu bara PT Riau Bara Harum di Desa Kelesa, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau, dibobol maling. Sebanyak 1.307 bahan peledak lenyap. "Tiga gudang dijebol pelaku lewat ventilasi," kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Riau Ajun Komisaris Besar Guntur Aryo Tejo, Senin, 11 Januari 2016.

    Menurut Guntur gudang bahan peledak PT Riau Bara Harum tidak berpenjaga sejak perusahaan itu stop beroperasi. Namun meski tak ada kegiatan, gudang tetap di bawah pengawasan Satuan Intelijen dan Keamanan Kepolisian Resor Indragiri Hulu. Saat melakukan pemantauan pada Jumat pekan lalu, 8 Januari 2016, polisi menemukan tiga gudang telah bobol.

    Setelah dilakukan pengecekan fisik, stok bahan peledak berkurang di gudang detonator. Adapun bahan peledak yang hilang meliputi detonator listrik sebanyak 332 Pcs, detonator 12 meter / 500 Ms hilang100 Pcs dan detonator 9 Meter / 500 Ms hilang 875 Pcs. "Total sebanyak 1.307 bahan peledak hilang," katanya.

    Detonator adalah alat pemicu awal yang menimbulkan inisiasi dalam bentuk letupan (ledakan kecil) sebagai bentuk aksi yang memberikan efek kejut terhadap bahan peledak. Kata Guntur, saat ini Kepolisian Resor Indragiri Hulu bersama personil Polda Riau telah membentuk tim untuk memburu para pembobol gudang dinamit tersebut.

    Namun Guntur memastikan tidak ada bahan peledak berbahaya yang hilang. "Hanya bahan seperti tembaga dan detonator yang hilang," ucapnya.

    Guntur meminta kepada masyarakat agar tidak terlalu khawatir dengan adanya kasus pencurian bahan peledak. Polisi saat ini terus berusaha mengejar pelaku. "Jika menemukan gerak mencurigakan silakan langsung lapor polisi."

    RIYAN NOFITRA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.