TEMPO.CO, Jakarta - Pernyataan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri soal pengembalian fungsi dan wewenang Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk mengatur Garis Besar Haluan Negara (GBHN) mendapat respons publik. Menurut pengamat politik dari Poltracking Indonesia, Hanta Yuda, pernyataan itu ada motifnya.
Salah satunya, partai tersebut ingin berperan lebih banyak dalam pemerintahan. Namun, uapaya itu belum terwujud. "PDIP sulit mengontrol Presiden Joko Widodo," kata Hanta ketika dihubungi, Minggu, 10 Januari 2015.
Kesulitan PDI Perjuangan mengontrol pemerintah, kata Hanta, terlihat dari sikap partai dalam satu tahun terakhir, yang cenderung lebih tajam dibandingkan dengan partai yang mengambil peran oposisi.
Masih menurut Hanta, PDI Perjuangan terkesan belum sepenuhnya mendukung presiden karena permintaannya belum dipenuhi oleh pemerintah. Hanta tidak menjelaskan apa permintaan itu. Namun, kata Hanta, sebagai partai pemenang pemilu, mestinya bisa memperbaiki komunikasi dan negosiasi dengan pemerintah. "Rakernas menjadi momentum PDIP memperbaiki hubungan dengan presiden," katanya.
Pernyataan Megawati itu disampaikan dalam acara pembukaan Rapat Kerja Nasional PDI Perjuangan di Jakarta Kemayoran Expo, Minggu, 10 Januari 2015. Dalam acara tersebut, Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla hadir.
Hanta menambahkan, jika PDI Perjuangan ingin gagasannya diakomodasi, maka pola pembangunan jangka panjang atau Garis Besar Haluan Negara, pemerintah harus duduk bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah. "Karena perlu penataan ke daerah," katanya.
Sebenarnya, kata Hanta, pemerintah sudah punya program serupa dengan nama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Namun, program itu kurang berhasil karena ada perbedaan di tingkat pusat dan di daerah. "Harus hati-hati dan punya grand design yang jelas," ujarnya.
HUSSEIN ABRI YUSUF
