Jokowi: Ketimpangan Jadi Kendala Utama Pembangunan

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo melihat ke arah  kawasan wisata Raja Ampat dalam rangkaian kunjungannya ke Papua Barat, 1 Januari 2016. ANTARA/HO/Setpres-Agus Suparto

    Presiden Joko Widodo melihat ke arah kawasan wisata Raja Ampat dalam rangkaian kunjungannya ke Papua Barat, 1 Januari 2016. ANTARA/HO/Setpres-Agus Suparto

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo mengatakan, ada beberapa kendala yang harus segera dibenahi untuk memperlancar pembangunanIndonesia saat ini. Berbagai masalah tersebut tak lepas dari tingginya ketimpangan yang terjadi.

    Jokowi mencontohkan harga bahan bakar. Jika di pulau Jawa harga Premium hanya sekitar Rp 7 ribu per liter, di Jayawijaya dan daerah Papua lain, harganya bisa sepuluh kali lipat. ‎"Semen di sini sekitar Rp 60-70 ribu per sak. Di Jayawijaya harganya bisa sampai Rp 800‎ ribu - 1,5 juta per sak," kata Jokowi saat menghadiri Rapat Kerja Nasional PDIP, di Jakarta International Expo, Jakarta, Ahad 10 Januari 2016.

    Tingginya harga, kata Jokowi, disebabkan buruknya infrastruktur sehingga biaya distribusi membengkak. Buruknya infrastruktur, terutama jalan raya ditemuinya saat berkunjung ke Nduga, Papua, beberapa waktu lalu. Menurutnya, tak ada satupun jalan beraspal di Kabupaten itu. Bahkan, untuk menuju Kabupaten Wamena yang berbatasan langsung, warga Kabupaten Nduga harus berjalan kaki selama empat hari.

    Saat itu juga, kata Jokowi, dia memerintahkan agar Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta TNI membuka akses jalan kedua daerah tersebut. Dia menargetkan semua jalan di Kabupaten Nduga harus terhubung tahun ini.

    Dengan dibukanya akses, Jokowi yakin harga bahan pokok bisa ditekan hingga separuh. Sebab, selama ini, satu-satunya jalur distribusi bahan pokok dan bahan material hanya melalui jalur udara.

    Jokowi mengatakan bahwa ketimpangan yang terjadi juga berimbas pada meningkatnya angka kemiskinan. Berdasarkan data, jumlah penduduk miskin di Indonesia saat ini mencapai 11 persen. Jumlah itu didasarkan asumsi pendapatan per orang per hari US$ 1.

    Namun, dia mengakui angka itu bisa membengkak jika dilihat dari kriteria Bank Dunia. "Kalau Bank Dunia US$ 2 per hari, tentu angka kemiskinan akan berbeda sekali," ujarnya. ‎

    FAIZ NASHRILLAH‎


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tito Karnavian Anggap OTT Kepala Daerah Bukan Prestasi Hebat

    Tito Karnavian berkata bahwa tak sulit meringkus kepala daerah melalui OTT yang dilakukan Komisi Pemerantasan Korupsi. Wakil Ketua KPK bereaksi.