TEMPO Interaktif, Jakarta: Pihak kejaksaan diminta membongkar seluruh kasus dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).?Kasus Syafruddin bisa dijadikan pintu masuk untuk membongkar korupsi yang lebih besar. Masih banyak, bahkan mencapai ratusan kasus penjualan aset yang dijual murah,? kata Wakil Koordinator Indonesian Corruption Watch Lucky Djani kepada Tempo.Seperti diberitakan sebelumnya, Kepala BPPN Syafruddin Temenggung ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, dalam kasus dugaan korupsi penjualan pabrik gula Rajawali III di Gorontalo (Koran Tempo, 4/2). Berdasarkan pemeriksaan kejaksaan, diduga terdapat unsur tindak pidana korupsi dalam pelelangan pabrik gula dan penilaian aset yang dilakukan BPPN pada 2003. Aset pabrik gula senilai Rp 600 miliar itu hanya dijual Rp 84 miliar (14 persen). Lucky mengatakan, saat menjual ratusan aset milik negara, BPPN tidak pernah menjelaskan secara jelas dan terbuka apakah penjualan aset sudah sesuai dengan prosedur yang benar. Lembaga yang didirikan 27 Pebruari 1998 itu tidak pernah menyampaikan kepada masyarakat apakah nilai jual aset tersebut merugikan negara atau tidak.Sam Cahyadi
Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
Video Pilihan
Firli Bahuri Sebut Pemberantasan Korupsi Perlu Dukungan dari Kamar-kamar Kekuasaan
11 Desember 2022
Firli Bahuri Sebut Pemberantasan Korupsi Perlu Dukungan dari Kamar-kamar Kekuasaan
Korupsi, menurut Firli Bahuri, tidak hanya melanggar etika, tapi merusak sendi-sendi kehidupan. Ia meminta bantuan peran anak-anak bangsa.
Polri Kenalkan Aplikasi Layanan Online di Pameran Hakordia 2022
11 Desember 2022
Polri Kenalkan Aplikasi Layanan Online di Pameran Hakordia 2022
Polri membuat berbagai aplikasi yang bertujuan mencegah terjadinya pungutan liar atau penyimpangan yang dilakukan oleh petugas.
Jalan Santai Hari Antikorupsi Sedunia, Firli KPK Berharap Indonesia Bersih dari Korupsi
11 Desember 2022
Jalan Santai Hari Antikorupsi Sedunia, Firli KPK Berharap Indonesia Bersih dari Korupsi
Jalan santai diikuti oleh ratusan peserta dari pegawai KPK hingga masyarakat umum.
Novel Baswedan Ajak Masyarakat Pantau Kasus Korupsi dari Dekat
10 Desember 2022
Novel Baswedan Ajak Masyarakat Pantau Kasus Korupsi dari Dekat
Novel Baswedan mengungkapkan pendidikan korupsi perlu diberikan kepada masyarakat. Ini untuk mencegah perilaku korupsi sejak dini.
Hari Antikorupsi Sedunia: Rapor Korupsi Indonesia Menurut Transparansi Internasional
10 Desember 2022
Hari Antikorupsi Sedunia: Rapor Korupsi Indonesia Menurut Transparansi Internasional
Hari Antikorupsi, menengok survei milik Transparansi Internasional edisi terakhir, Indonesia naik dari peringkat 102 ke 96 dari 180 negara.
Kilas Balik Hari ini 9 Desember Diperingati Sebagai Hari Antikorupsi Internasional
9 Desember 2022
Kilas Balik Hari ini 9 Desember Diperingati Sebagai Hari Antikorupsi Internasional
Majelis Umum PBB mengadopsi Konvensi Menentang Korupsi di 31 Oktober 2003 lalu menetapkan 9 Desember sebagai Hari Antikorupsi Internasional.
Hari Antikorupsi, Ma'ruf Amin: Korupsi adalah Musuh yang Bersifat Korosif
9 Desember 2022
Hari Antikorupsi, Ma'ruf Amin: Korupsi adalah Musuh yang Bersifat Korosif
Dalam pidatonya pada peringatan Hari Antikorupsi Dunia, Ma'ruf mengatakan korupsi adalah bencana global yang bersifat serius.
Peringati HAKORDIA 2021, BPJamsostek Ajak Seluruh Peserta Tumbuhkan Budaya Anti Korupsi
10 Desember 2021
Peringati HAKORDIA 2021, BPJamsostek Ajak Seluruh Peserta Tumbuhkan Budaya Anti Korupsi
BPJamsostek telah memiliki kanal pelaporan berupa Whistle Blowing System (WBS) oleh peserta maupun masyarakat untuk melaporkan perbuatan yang berindikasi pelanggaran.
Bamsoet: Pemberantasan Korupsi Perlu Pencegahan dan Pengembalian Aset
9 Desember 2021
Bamsoet: Pemberantasan Korupsi Perlu Pencegahan dan Pengembalian Aset
KPK sudah membuat protokol pencegahan korupsi di dunia usaha namun belum dijalankan sepenuhnya.
Jokowi: Pemberantasan Korupsi Tak Boleh Terus-terusan Identik dengan Penangkapan
9 Desember 2021
Jokowi: Pemberantasan Korupsi Tak Boleh Terus-terusan Identik dengan Penangkapan
Jokowi menekankan penindakan jangan hanya menyasar peristiwa hukum yang membuat heboh di permukaan saja.
Ikuti Kami di
