Jokowi Utus Menlu Retno Untuk Damaikan Iran dan Arab Saudi

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Lestari Marsudi, berbicara dengan Menteri Luar Negeri Arab Saudi Adel bin Ahmed Al Jubeir saat pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta, 20 Oktober 2015. AP/Tatan Syuflana

    Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Lestari Marsudi, berbicara dengan Menteri Luar Negeri Arab Saudi Adel bin Ahmed Al Jubeir saat pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta, 20 Oktober 2015. AP/Tatan Syuflana

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan bahwa dirinya akan diutus oleh Presiden Joko Widodo untuk bertemu dengan Raja Arab Saudi dan Presiden Iran. "Untuk membawa surat presiden yang ditujukan kepada mereka," kata Retno saat ditemui di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, pada Sabtu 9 Januari 2016.

    Ia melanjutkan bahwa dirinya sudah berkomunikasi dengan Menteri Luar Negeri dari kedua belah pihak. Saat ini baik pihak Indonesia maupun Arab Saudi dan Iran sedang mengatur waktu agar Menteri Retno bisa bertemu dengan kedua pimpinan negara itu.

    "Tentunya diupayakan secepat mungkin, tapi sekali lagi kami sedang atur waktunya," ujarnya. Retno menambahkan bahwa Indonesia sangat peduli terhadap situasi kedua negara saat ini.

    Menurut Retno, situasi perkembangan dan stabilitas di Timur Tengah sangat berpengaruh terhadap stabilitas keamanan dunia, dan terlebih pada kestabilan keamanan di kawasan Timur Tengah sendiri.

    Retno mengakui bahwa isu ini sangatlah sulit dan kompleks, sehingga untuk langkah-langkah konkrit mengenai upaya menuju perdamaian kedua negara, amat bergantung pada pembicaraan yang terjadi nantinya.

    "Kami akan lebih mengintensifkan lagi pembicaraan karena sekali lagi, isunya tak semudah yang diperkirakan." Ia juga berharap situasi antar kedua negara dapat pulih, dan Indonesia akan siap membantu apabila ada hal-hal yang bisa dilakukan untuk memperbaiki situasi.

    DIKO OKTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.