Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

FITRA: Ada 11 Anggaran Tidak Wajar DPR Tahun 2016

image-gnews
Sejumlah peralatan kamar mandi bekas gedung DPR dikumpulkan di halaman Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, 27 November 2015. Pembangunan gedung DPR masuk dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016 senilai Rp 740 Miliar. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Sejumlah peralatan kamar mandi bekas gedung DPR dikumpulkan di halaman Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, 27 November 2015. Pembangunan gedung DPR masuk dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016 senilai Rp 740 Miliar. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Manager Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Apung Widadi menilai pada tahun ini ada 11 anggaran internal tidak wajar dari lembaga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk kebutuhan Rencana Umum Pengadaan (RUP).

Pertama, kata Apung, proyek pembangunan komplek DPR mencapai Rp 570 miliar, dan akan selalu bertambah tahun depan dengan mekanisme anggaran secara Multiyear hingga 2019. “Padahal hingga kini belum ada dokumen perencanaan dan dokumen pendukung lainya,” kata Apung lewat keterangan tertulis yang diterima Tempo, Sabtu, 9 Januari 2016.

Kedua, RUP menyediakan anggaran Rp 106 miliar untuk 556 rumah jabatan anggota di Ulujami dan Kalibata. Masing-masing rumah dilengkapi fasilitas ruang tamu, ruang keluarga, ruang makan, dapur, 1 kamar utama, 3 kamar tidur anak, 4 kamar mandi, 1 kamar pembantu dan 1 ruang kerja.

Untuk kelengkapan kamar utama dan anak maka per kamar memakan biaya Rp 13 juta, begitu pula dua lemari, satu meja dan kursi untuk kelengkapan ruang kerja yang menghabiskan biaya sama. “Pengadaan ruang keluarga dan ruang makan juga memakan biaya yang besar masing-masing Rp 23 juta dan Rp 14 juta,” ujar Apung.

Ketiga, uang untuk pakan dan perawatan 58 rusa mencapai RP 419 juta dengan takaran makannya ubi jalar dan wortel masing-masing dua ember besar, satu ember sedang kangkung serta lima karung rumput yang diberikan dua kali sehari.

Keempat, anggaran untuk pengharum ruangan yang mencapai Rp 218 juta perbulan atau Rp 2,6 miliar. Dengan rincian 1.101 pengharum ruangan, 385 pengharum urinoir, 242 tisu, pembersih kloset 112 unit, pewangi acara pidato negara dan 164 tempat sampah.

Kelima, anggaran kebersihan yang terbagi menjadi tiga zona. Fitra menilai selama tiga tahun terakhir ada tren kenaikan anggaran sebesar Rp 2-4 miliar per tahun.

Keenam, anggaran pemeliharaan kendaraan. Apung menuturkan dalam kajian Fitra setiap tahun anggaran bidang ini mengalami kenaikan. Puncaknya pada 2015 yang naik dari Rp 2,4 miliar menjadi Rp 15 miliar. “Tahun ini menurun jadi Rp 8 miliar, tapi ada anggaran untuk membeli satu unit mobil Ambulance sebesar Rp 1,7 miliar. Ambulance model apa?” ucapnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Ketujuh, anggaran untuk membeli sarana penunjang dan obat-obatan yang mencapai Rp 7,2 miliar. Menurut Apung angka tersebut sangat besar melihat fungsi DPR bukan sebagai rumah sakit.

Kedelapan anggaran untuk pakaian dinas yang naik hampir empat kali lipat dari tahun 2013. Tahun ini DPR memerlukan Rp 3,7 miliar. Sementara pada 2013 hanya sebesar Rp 1 miliar.

Kesembilan pengadaan personal computer (PC) untuk Sekretariat Jenderal DPR RI. Fitra menilai PC menjadi pengadaan barang yang tiap tahun selalu dianggarkan. Pada 2013 anggaran yang dikeluarkan sebesar Rp 78 juta dan tahun ini meningkat menjadi Rp 2,6 miliar. “Kami berpikir apakah PC untuk Setjen dalam satu tahun selalu rusak sehingga harus diganti?. Padahal DPR juga mengajukan anggaran laptop dan anggaran pemeliharaan,” kata Apung.

Kesepuluh anggran untuk makanan ekstra. Pada tahun 2013 dan 2014, anggaran sektor ini sebesar Rp 924 juta dan pada 2015 DPR tidak ada anggaran. Namun tahun ini anggaran tersebut naik menjadi Rp 1.1 miliar

Kesebelas, anggaran untuk pembelian Treadmil Test. Apung mempertanyakan kepentingan anggota DPR memerlukan alat olah raga tersebut. Apa DPR ada waktu untuk berolah raga? Berapa persen yang menggunakan fasilitas treadmill? Seberapa pentingnya menggunakan ini?” tuturnya.

AHMAD FAIZ

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Daftar Pimpinan DPR yang Terjerat Kasus Korupsi

27 September 2021

Tersangka kasus korupsi KTP Elektronik Setya Novanto tiba di gedung KPK, Jakarta, 12 November 2017. Kasus yang menimpa Ketua DPR ini menjadi perhatian karena Setya sempat menghilang saat akan dijemput penyidik KPK, lalu terlibat dalam kecelakaan. ANTARA
Daftar Pimpinan DPR yang Terjerat Kasus Korupsi

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Azis Syamsuddin menambah daftar pimpinan badan legislatif yang terjerat kasus korupsi.


KPU Tunggu Tiga Partai Lengkapi Berkas DPRD Kota Malang

7 September 2018

Empat anggota DPRD Malang resmi memakai rompi tahanan setelah menjalani pemeriksaan, di gedung KPK, Jakarta, Senin, 3 September 2018. KPK resmi melakukan penahanan terhadap 22 orang tersangka anggota DPRD Malang periode 2014-2019 tahap ketiga dalam tindak pidana korupsi kasus suap. Mereka diduga menerima hadiah atau janji terkait dengan pembahasan APBD-P Pemerintah Kota Malang Tahun 2015. TEMPO/Imam Sukamto
KPU Tunggu Tiga Partai Lengkapi Berkas DPRD Kota Malang

KPU sedang mengebut berkas pelantikan PAW DPRD Kota Malang.


Didakwa Terima Suap 7 M, Anggota DPR Musa Zainuddin Eksepsi  

13 Juli 2017

Anggota Komisi V DPR dari fraksi PKB, Musa Zainuddin. ANTARA/Wahyu Putro A
Didakwa Terima Suap 7 M, Anggota DPR Musa Zainuddin Eksepsi  

Anggota Komisi V DPR Musa Zainuddin menyatakan keberatan atas dakwaan jaksa KPK yang menyebut dia menerima suap Rp 7 miliar.


Suap Proyek Infrastruktur Daerah, Anggota DPR Dituduh Terima 7 M

13 Juli 2017

Anggota Komisi V DPR dari fraksi PKB, Musa Zainuddin. ANTARA/Wahyu Putro A
Suap Proyek Infrastruktur Daerah, Anggota DPR Dituduh Terima 7 M

Anggota DPR Musa Zainuddin didakwa menerima suap Rp7 miliar dalam kasus dugaan korupsi anggaran proyek insfrastruktur di DPR.


Tak Ada Celah Korupsi Anggaran

6 Juli 2017

Tak Ada Celah Korupsi Anggaran

Terungkapnya berbagai modus korupsi dari perencanaan anggaran sampai proses pelaksanaan APBN atau APBD sejatinya karena penggunaan sistem anggaran berbasis kinerja (ABK) atau performance based budgeting. Pada intinya, ABK merupakan prinsip penganggaran yang berorientasi pada hasil (output) dan kemanfaatan (outcome) dari setiap rupiah uang negara/daerah yang digunakan untuk membiayai berbagai program/kegiatan pemerintah pusat/daerah.


Pengakuan Dosen ITB Saat Disodori Tas Berisi Uang E-KTP  

4 April 2017

Pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong keluar mobil setibanya di Gedung KPK, Jakarta, 23 Maret 2017. KPK menetapkan Andi Narogong sebagai tersangka baru kasus dugaan korupsi proyek pengadaan e-KTP. ANTARA/Reno Esnir
Pengakuan Dosen ITB Saat Disodori Tas Berisi Uang E-KTP  

Dosen ITB Munawar yang menjadi ketua tim teknis, diajak bertemu adik Andi Narogong, mafia e-KTP di Hotel Atlet, Senayan.


Tersangka Suap Proyek Jalan di Maluku, Ini Kata Yudi Widiana  

7 Februari 2017

Direktur Utama PT Cahaya Mas, So Kok Seng alias Aseng. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Tersangka Suap Proyek Jalan di Maluku, Ini Kata Yudi Widiana  

Yudi membantah mengenal Aseng. Ia mengatakan tidak pernah berhubungan dengan Aseng, baik langsung maupun tidak langsung.


Sanusi Dihukum 7 Tahun, KPK Tak Terima Sepenuhnya  

29 Desember 2016

Febri Diansyah. TEMPO/Dwi Narwoko
Sanusi Dihukum 7 Tahun, KPK Tak Terima Sepenuhnya  

Penyidik KPK akan mengembangkan indikasi keterlibatan pihak lain dalam perkara Sanusi.


Kasus Korupsi E-KTP, Setya Novanto Diperiksa KPK 7,5 Jam

13 Desember 2016

Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto saat mendatangi kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, 20 Juni 2016. TEMPO/Yohanes Paskalis
Kasus Korupsi E-KTP, Setya Novanto Diperiksa KPK 7,5 Jam

Setya Novanto mengaku telah mengklarifikasi sejumlah isu kepada penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi.


Politikus di DPR Ini Didakwa Terima Suap

16 November 2016

I Putu Sudiartana, mantan anggota Komisi III DPR fraksi partai Demokrat, menjalani sidang sebagai saksi sidang kasus dugaan korupsi pembangunan 12 ruas jalan di Sumatera Barat, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, 12 Oktober 2016. TEMPO/Apriasih
Politikus di DPR Ini Didakwa Terima Suap

Akibat perbuatannya, Putu didakwa melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.