KMP Melemah, Pengamat: DPR Akan Lebih Produktif

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Para petinggi Koalisi Merah Putih (KMP), Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto (kanan) didampingi Ketua Umum Partai Golkar kubu Musyawarah Nasional Bali Aburizal Bakrie (tengah) dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan (kiri) usai melakukan pertemuan di Jakarta, 3 September 2015. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    Para petinggi Koalisi Merah Putih (KMP), Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto (kanan) didampingi Ketua Umum Partai Golkar kubu Musyawarah Nasional Bali Aburizal Bakrie (tengah) dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan (kiri) usai melakukan pertemuan di Jakarta, 3 September 2015. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat politik dari lembaga survei Populi Center, Nico Haryanto, menilai positif makin banyaknya partai oposisi yang bergabung dengan pemerintah. Menurut dia, hal itu bisa meningkatkan produktivitas DPR dalam membuat undang-undang. "Politik di DPR nanti akan lebih mulus," katanya saat dihubungi, Jumat, 8 Januari 2016.

    Menurut dia, bergabungnya partai oposisi juga bisa membuat pemerintah lebih matang mengajukan program nasional. Hal itu juga mengurangi praktek jual-beli dukungan di legislatif untuk mendapatkan dukungan demi meloloskan undang-undang. "Kalau pemerintah dan DPR sudah solid, nanti tidak akan ada lagi transaksi politik untuk dapat dukungan," katanya.

    Dalam hal mengesahkan anggaran pendapatan dan belanja negara pun tidak akan banyak dipersulit. "Gabungnya mereka ke pemerintah juga akan memudahkan mobilisasi dana partai," kata Nico.

    Namun kondisi itu bukan tanpa kelemahan. Semakin sedikit partai oposisi, semakin sedikit kritik DPR terhadap pemerintah. Karena itu, perlu dipikirkan penyeimbangnya. Nico menyarankan masyarakat sipil lebih kritis terhadap kebijakan pemerintah. "Masyarakat sipil, lembaga swadaya masyarakat, dan media massa bisa memberikan tekanan untuk mengkritisi program pemerintah," katanya.

    Pengamat politik dari Universitas Indonesia, Arbi Sanit, mengatakan bergabungnya fraksi oposisi dapat melemahkan fungsi pengawasan oleh legislatif kepada pemerintah. Pemerintah pun dikhawatirkan bisa melakukan kegiatan yang sewenang-wenang karena mendapat suara yang besar dari DPR. "Nantinya semakin sedikit orang yang kritis terhadap pemerintah," katanya.

    Salah satu cara yang disarankan Arbi Sanit untuk meningkatkan kembali fungsi pengawasan adalah tidak memberikan jabatan menteri kepada partai oposisi yang baru bergabung dengan pemerintah. Dengan keadaan itu, ia meyakini para politikus di DPR akan tetap menjadi penyeimbang. "Dengan tidak diberi kursi menteri, tentu akan mempersulit mereka. Akhirnya mereka akan tetap berpikir kritis," katanya.

    Sebelumnya, ada beberapa partai politik yang tadinya berada di kubu Koalisi Merah Putih, atau kubu oposisi sekarang, pindah ke Koalisi Indonesia Hebat atau kubu pemerintah. Beberapa partai yang mulai merapat ke kubu pemerintah adalah PAN, PPP, dan Golkar.



    MITRA TARIGAN


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lolos ke Piala Eropa 2020, Ronaldo dan Kane Bikin Rekor

    Sejumlah 20 negara sudah memastikan diri mengikuti turnamen empat tahunan Piala Eropa 2020. Ada beberapa catatan menarik.