TEMPO.CO, Jakarta - Penegasan Presiden Joko Widodo melalui twitter, Jumat 8 Januari 2016 dinilai sebagai tanda ketegasan Presiden soal batasan hak prerogatifnya sebagai kepala pemerintahan.
"Jokowi tak mau didikte dalam urusan mengganti menteri," kata pengamat politik dari Charta Politika, Yunarto Wijaya, Jumat 8 Januari 2016. "Saya menangkap ini tanda bahwa reshuffle akan lebih mengenyampingkan kepentingan pihak ketiga," kata Yunarto.
Dia lalu membandingkan sikap ini dengan masa ketika Jokowi membentuk kabinet untuk pertama kalinya akhir 2014 lalu. Ketika itu, tekanan dari semua pihak membuat Jokowi harus berkompromi. "Dalam pembentukan kabinet, sangat wajar jika tahun awal banyak terjadi kosnsolidasi politik," katanya.
Namun tahun-tahun selanjutnya, kata Yunarto, Presiden Jokowi mulai menunjukkan kontrol ada di tangannya. "Reshuffle kali ini beda dengan pembentukan kabinet (dulu--), di mana ada unsur kompromi dengan partai," kata Yunarto.
Presiden Joko Widodo lewat akun twitternya @jokowi menegaskan, "Saya harap kita semua bekerja saja dengan baik. Urusan angkat dan ganti menteri biar jadi urusan saya."
EGI ADYATAMA