Menteri Tjahjo: Usut Kasus Pembakaran KPU Kalimantan Tengah

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo (kiri) menghadiri rapat koordinasi persiapan akhir penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2015 di Kantor KPU, Jakarta, 6 Desember 2015. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo (kiri) menghadiri rapat koordinasi persiapan akhir penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2015 di Kantor KPU, Jakarta, 6 Desember 2015. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    TEMPO.CO, Palangkaraya - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta polisi menangkap pelaku pembakar kantor Komisi Pemilihan Umum Kalimantan Tengah. Hal itu disampaikan Tjahjo kepada wartawan usai rapat koordinasi persiapan pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah susulan di gedung DPRD Kalimantan Tengah, Jumat, 8 Januari 2016.

    "Semua data sudah tercukupi bahwa kebakaran kantor KPU Kalteng itu ada unsur kesengajaan, aparat terpadu harus mengusut tuntas kasus ini," ujarnya.

    Tjahjo tidak sependapat bila pembakaran itu dikaitkan dengan upaya  menggagalkan pilkada Kalimantan Tengah. Menurutnya, pilkada diundur karena ada proses hukum. "Tapi setelah pilkada selesai harus diusut tuntas karena jangan sampai ada implikasi pada pilkada," ujarnya.

    Mengenai adanya isu-isu  ganguan pilkada, Tjahjo tidak mau terjebak dan terpancing. Sebab, bila terjadi konflik, hal itu bukan disebabkan oleh masyarakat maupun pemerintah. "Tapi karena elit (calon), itu bisa dari tim sukses atau oknumnya."

    Pejabat Gubernur Kalimantan Tengah Hadi Prabowo mengatakan, pelaksanaan pilkada susulan ini  membutuhkan anggaran sebanyak Rp 229,4 miliar. "Rinciannya untuk anggaran tahun 2015 mencapai Rp 189,4 miliar dan untuk  2016 Rp 33,3 miliar," ucapnya.

    Ketua KPU Kalimantan Tengah Achmad Syar'i menuturkan, setelah diputuskan bahwa pelaksanaan pilkada susulan pada 27 Januari 2016, pihaknya  bergerak cepat. "Pada tanggal 8 Januari kami langsung melakukan sosialisasi, baik melalui media massa dan juga melakukan imbauan melalui para tokoh agama," ucapnya.

    KARANA W.W.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.