TEMPO.CO, Bandung - Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengatakan, tengah menyiapkan Samsat atau Satuan Manunggal Satu Atap (Samsat) untuk mengawal rencana pemerintah yang membangun sejumlah waduk, baru di Jawa Barat. “Segera, minggu depan sudah jadi Samsatnya, supaya cepat,” kata dia di Bandung, Jumat, 8 Januari 2016.
Aher, sapaan Ahmad Heryawan mengatakan, rencana membentuk Samsat itu meniru yang dilakukannya di Jatigede. Saat itu semua urusan yang menyangkut pembangunan waduk itu ditangani satu pintu dalam Samsat.
Di dalam Samsat nantinya terdapat perwakilan unsur pemerintah pusat, daerah, hingga aparat penegak hukum jaksa dan polisi. “Semua bidang ada di situ, sehingga semua urusan cepat selesai,” kata Aher.
Aher mengatakan, pemerintah pusat berencanan membangun sejumlah waduk di Jawa Barat mulai tahun ini. Semua proyek bendungan itu digarap oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Cimanuk-Cisanggarung, Ciliwung-Cisadane, Citandyu, serta Citarum. “Semua proyek besar ada di situ,” kata dia.
Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Jawa Barat Eddy S Nasution mengatakan, sedikitnya ada empat bendungan yang pengerjaannya menjadi prioritas pada tahun ini. “Ada Leuwikeris, Ciawi, Sukamahi, Kuningan, dan Cipanas,” kata dia di Bandung, Jumat, 8 Januari 2016.
Eddy mengatakan, semua proyek bendungan itu dibiayai APBN. Waduk Cipanas dan Kuningan digarap BBWS Cimanuk Cisanggarung, Leuwikeris oleh BBWS Citanduy, Sukamahi dan Ciawi oleh BBWS Ciliwung-Cisadane. Selain empat waduk itu BBWS Citarum juga tengah menyiapkan pembangunan Bendungan Sadwarna di daerah Subang dan Sumedang, kolam retensi Cieunteung, serta flodway di sungai Cisangkuy. “Anggaran yang masuk ke mereka gede sekali, totalnya bisa sampai Rp 10 triliun pertahun,” kata dia.
Menurut Eddy, dengan anggaran sebesar itu bisa tersia-siakan jika terjadi masalah dalam proses pembangunanya gara-gara tersendatnya koordinasi dengan pemerintah daerah setempat. “Banyak urusan juga yang ke sini (pemerintah daerah),” kata dia.
Eddy mengatakan, Gubernur Jawa Barat meminta pembentukan Samsat ini salah satunya untuk membantu percepatan penyelesaian soal lahan. “Pengalaman kita di Jatigede, masalah tanah itu tidak bisa diselesaikan hanjya satu institusi, harus multi institusi termasuk di dalamnya ada kejaksaan dan kepolisian dan lain-lain, sehingga semua persoalan bisa slesai satu pintu,” kata dia.
Dia memerinci, Waduk Sukamahi dan Ciawi di Bogor misalnya, terganjal proses pembangunannya karena belum tertuang dalam dokumen tata ruang. Lalu Waduk Leuwikeris yang akan dibangun pada 2017 nanti akan tengah memasuki proses pembebasan lahan, Waduk Kuningan yang tengah menjalani pembangunan tapak bendungan masih menyisakan masalah lahan di areal genangan, serta terakhir Waduk Cipanas belum bisa dikerjakan karena belum tercantum dalam RTRW Indramayu.
AHMAD FIKRI