Akan Diperiksa Kejaksaan Agung, Ini Kata Novanto

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Setya Novanto menjawab pertanyaan awak media usai menjalani sidang etik Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 7 Desember 2015. Sidang etik tersebut terkait pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden dalam kasus permintaan saham PT Freeport Indonesia yang diduga dilakukan oleh Setya Novanto. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Setya Novanto menjawab pertanyaan awak media usai menjalani sidang etik Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 7 Desember 2015. Sidang etik tersebut terkait pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden dalam kasus permintaan saham PT Freeport Indonesia yang diduga dilakukan oleh Setya Novanto. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Setya Novanto, enggan berkomentar ihwal pemanggilan di oleh Kejaksaan Agung pekan depan. Politikus Golkar itu akan diperiksa penyidik Kejaksaan terkait kasus dugaan permufakatan jahat perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia."No comment," kata Novanto saat dihubungi Tempo, Jumat, 8 Januari 2015.

    Kejaksaan Agung mulai menyelidiki kasus yang membelit Novanto pada pertengahan Desember tahun lalu. Tim penyelidik juga telah meminta keterangan 16 saksi dari kasus yang terungkap usai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said melaporkan Novanto ke Mahkamah Kehormatan Dewan dalam lobi-lobi perpanjangan kontrak Freeport di Hotel Ritz-Carlton Jakarta pada Juni 2015.

    Mereka sudah yang diperiksa Kejaksaan di antaranya adalah bos Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin, Menteri Sudirman, Deputi I Bidang Pengendalian Pembangunan Program Prioritas Kantor Staf Presiden Darmawan Prasodjo, dan Dina anggota staf Setya Novanto. Kejaksaan juga telah meminta keterangan Komisaris Freeport sekaligus mantan Jaksa Agung, Marzuki Darusman, dan Sekjen DPR Winantuningtyastiti.

    Kejaksaan Agung sempat tersendat dalam kasus di mana Novanto diduga meminta saham Freeport Indonesia dan Pembangkit Listrik Tenaga Air di Urumuka, Papua dengan mencatut nama Presiden dan Wakil Presiden. Tersendatnya itu, karena untuk pemeriksaan anggota DPR, harus mendapatkan izin Presiden.

    Belakangan, Jaksa Agung H.M Prasetyo menarik pernyataannya. Menurut dia, pemeriksaan Novanto tidak harus menunggu persetujuan Presiden Joko Widodo karena dapat digolongkan sebagai tindak pidana khusus. "Saya sudah perintahkan dipanggil pekan depan," katanya.

    HUSSEIN ABRI YUSUF


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.