Golkar Menyeberang, PKS: Kami Tetap di KMP dengan Gerindra

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Anis Matta (tengah) mengangkat tangan bersama Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan (kiri) dan Anggota Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid (kanan) dalam sesi foto bersama di sela-sela Musyawarah XI Majelis Syuro PKS di kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS, Jl. T.B. Simatupang, Jakarta Selatan (1/2).  TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Anis Matta (tengah) mengangkat tangan bersama Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan (kiri) dan Anggota Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid (kanan) dalam sesi foto bersama di sela-sela Musyawarah XI Majelis Syuro PKS di kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS, Jl. T.B. Simatupang, Jakarta Selatan (1/2). TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera, Hidayat Nur Wahid, menyatakan partainya tetap berada di luar pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Hal itu ia tegaskan menyusul adanya rencana dari Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie untuk mendukung pemerintah.

    "Kami masih berada dalam Koalisi Merah Putih walaupun cuma berdua dengan Gerindra. Bagi kami tak ada masalah. Kami menegaskan, KMP masih ada dan PKS masih berada di KMP," kata Hidayat saat ditemui di Gedung Nusantara III DPR pada Jumat, 8 Januari 2016.

    Wakil Ketua MPR itu mengatakan, PKS menghormati rencana Golkar yang akan mendukung pemerintah. Menurut dia, sikap tersebut merupakan hak politik dari Golkar. "Kami tidak memiliki kewenangan untuk cawe-cawe. Masing-masing partai independen membuat keputusannya sendiri-sendiri," ujarnya.

    Akan tetapi, Hidayat mengungkapkan, KMP belum pernah mendapatkan penjelasan dari Golkar bahwa partai berlambang pohon beringin itu akan masuk ke dalam kabinet. "Begitu juga dengan PPP. Apakah nanti Pak Jokowi akan mengakomodasi mereka ke dalam kabinet, kami juga tidak pernah mendapatkan penjelasan," katanya.

    Menurut Hidayat, berdasarkan tradisi yang ada di KMP, apabila salah satu partai di KMP memutuskan hal-hal yang strategis, mereka akan menggelar suatu pertemuan untuk membahas keputusan tersebut. "Saat PKS bertemu Jokowi, PKS juga mengklarifikasi ke KMP," tuturnya.

    Hidayat pun mengungkapkan, PKS menyambut dengan baik apabila suatu ketika Golkar mengundang mereka untuk bertemu dan mengklarifikasi keputusan tersebut. "Kami akan datang, mendengarkan, dan menghormati. Masing-masing partai kan pasti sudah mengkalkulasi dan memiliki kepentingan-kepentingan politis tertentu yang sudah diputuskan dengan sebaik-baiknya," ujar Hidayat.

    Dalam rapat konsolidasi pimpinan yang digelar oleh kepengurusan Golkar hasil Munas Bali pada 5 Januari kemarin, kubu yang dipimpin oleh Aburizal Bakrie itu menghendaki Golkar menjadi partai pendukung pemerintahan Jokowi-JK. Akan tetapi, keputusan mengenai itu baru akan diketok pada rapat pimpinan nasional Golkar pada akhir bulan ini.

    ANGELINA ANJAR SAWITRI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.