TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya mengatakan bahwa pembiayaan operasional Badan Restorasi Lahan Gambut akan menggunakan dana hibah internasional. Norwegia, Amerika Serikat serta Australia masih akan menjadi donatur utama.
Walaupun begitu, tak semua pembiayaan akan diambil dari dana internasional, sebagian pendanaan juga berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. "Kalau jumlahnya harus dikaji lagi. Makanya saat ini perlu perencanaan yang bagus dulu," kata Siti usai rapat mengenai pengelolaan lahan gambut di rumah dinas Wakil Presiden, Jakarta, Kamis 7 Januari 2016.
Seperti diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo memutuskan akan membentuk Badan Restorasi Gambut untuk memperbaiki pengelolaan lahan gambut di Indonesia. Sebagai langkah awal, Konferensi Gambut Internasional digelar di Indonesia.
Dalam konferensi gambut yang akan berlangsung dua hari ini, pemerintah mengundang ahli gambut dalam dan luar negeri serta organisasi-organisasi lingkungan. Secara khusus, perwakilan dari Norwegia dan Jepang akan berbagi ilmu soal penanganan gambut di negara masing-masing.
Siti memastikan struktur dan fungsi badan ini sedang dalam tahap penyelesaian. Nantinya akan ada pembagian tugas setiap kementerian dalam badan tersebut. Dia mencontohkan untuk penyehatan gambut, tugas itu nantinya akan menjadi tanggung jawab Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktorat Jenderal Sumberdaya Air. Adapun Kementerian Pertanian akan bertugas dalam hal rehabilitasi dengan menggabungkan antara budidaya tanaman dan peternakan sapi.
Selain itu yang juga sedang disiapkan adalah pemetaan atau zonasi lahan gambut. "Nanti akan ada zona lindung dan zona budidaya. Ada juga pembagian antara areal konsesi dan luar, serta upaya penyehatan gambut," kata Siti.
GHOIDA RAHMA