Jusuf Kalla Bertemu Megawati, Apa Yang Dibahas?

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Presiden Jusuf Kalla (kanan) berbincang dengan Megawati Soekarnoputri (tengah) dan Ketua MPR Zulkifli Hasan (kiri) usai acara Simposium Kebangsaan MPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 7 Desember 2015. ANTARA FOTO

    Wakil Presiden Jusuf Kalla (kanan) berbincang dengan Megawati Soekarnoputri (tengah) dan Ketua MPR Zulkifli Hasan (kiri) usai acara Simposium Kebangsaan MPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 7 Desember 2015. ANTARA FOTO

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla hari ini akan bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Pertemuan akan digelar di rumah Megawati di Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat.

    Kalla mengaku pertemuan itu hanya agenda biasa untuk mengucapkan selamat tahun baru kepada Megawati. Dia membantah akan membahas soal reshuffle. “Yang berwenang reshuffle Pak Presiden, bukan Bu Mega,” kata Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Kamis, 7 Januari 2016.

    Saat ini kondisi rumah Megawati di Jalan Teuku Umar nomor 27 A sendiri sudah dipenuhi oleh para awak media. Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristianto terlihat masuk ke rumah Mega sekitar pukul 17.15 WIB.

    Ditanya tentang rencana pertemuan antara Kalla dan Mega, Hasto memilih meninggalkan kerumunan wartawan. "Nggak, ini cuma mau menyerahkan berkas ke dalam," kata Hasto.

    Isu perombakan kabinet kembali menguat pekan ini. Secara berturut-turut beberapa politikus mengembuskan isu perombakan kabinet, seperti Ketua DPP Partai Amanat Nasional Azis Subekti yang mendengar bahwa pihaknya akan diberi dua jatah menteri, meski akhirnya pernyataan itu ia ralat dan dibantah juga oleh petinggi PAN.

    Selain itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi mempublikasikan rapor kinerja instansi pemerintah, termasuk kementerian. Hal itu dinilai publik makin menguatkan akan terjadinya perombakan kabinet.

    FAIZ NASHRILLAH


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.