Sering Sakit Gigi, Presiden Jokowi Periksa ke RSPAD

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo menanti matahari terbit di Dermaga Pantai Waiwo, Raja Ampat, 1 Januari 2016. Fotograger Pribadi Presiden Jokowi/Agus Soeparto

    Presiden Joko Widodo menanti matahari terbit di Dermaga Pantai Waiwo, Raja Ampat, 1 Januari 2016. Fotograger Pribadi Presiden Jokowi/Agus Soeparto

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo siang tadi melakukan pemeriksaan gigi rutin di Rumah Sakit Angkatan Darat Gatot Subroto. Tim Komunikasi Presiden Ari Dwipayana mengatakan Presiden memeriksa gigi seusai makan siang dengan para relawan, Kamis 7 Januari 2016.

    "Pemeriksaan rutin lah Presiden, pemeriksaan gigi rutin. Jadi beliau sebentar tadi ke RSPAD untuk pemeriksaan gigi rutin," kata Ari di kantornya, Kamis, 7 Januari 2016. Ari mengatakan Presiden memang seringkali menderita sakit gigi. "Supaya tidak sakit gigi, diperiksa, dirawat," katanya.

    SIMAK:
    Jokowi Periksa Gigi Lagi di Balai Kota
    Jokowi Sewot Dibilang Punya Gigi Bolong

    Seusai memeriksa gigi ke RSPAD, Presiden Jokowi langsung kembali ke Istana Merdeka untuk menandatangani sejumlah dokumen. Ari mengatakan Presiden Jokowi harus memeriksa dan menandatangani banyak dokumen karena beberapa hari terakhir sibuk melakukan kunjungan kerja ke luar daerah. "Jadi hari ini fokus pada pemeriksaan dan penandatanganan dokumen," katanya.

    Agenda Presiden Jokowi hari ini lebih banyak bersifat internal. Makan siang dengan relawan yang digelar pada pukul 12.00 bersifat tertutup. Setelah makan siang, Presiden kemudian langsung ke RSPAD untuk memeriksa gigi. Ari mengatakan selain bertemu relawan, menandatangani sejumlah dokumen, dan ke dokter gigi, Presiden juga memiliki beberapa agenda internal.

    Presiden sore ini dijadwalkan menggelar rapat terbatas mengenai daftar negatif investasi. Tapi, Ari mengatakan ratas itu batal. Menurut dia, batalnya ratas karena Kementerian Koordinator bidang Perekonomian membutuhkah waktu lebih banyak untuk menyiapkan materi ratas. "Jadi perlu ada penyiapan dan konsolidasi yang lebih matang sehingga ratas ditunda menjadi hari Selasa," katanya.

    ANANDA TERESIA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.