Menteri Yuddy Nilai Menteri, DPR: Itu Cari Popularitas  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnandi (kanan) melakukan sidak ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Jakarta, 4 Januari 2015. ANTARA/Widodo S. Jusuf

    Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnandi (kanan) melakukan sidak ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Jakarta, 4 Januari 2015. ANTARA/Widodo S. Jusuf

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Agus Hermanto mengatakan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi hanya mencari popularitas dengan merilis hasil audit akuntabilitas kinerja 77 kementerian dan lembaga pemerintah, termasuk Dewan Perwakilan Rakyat, ke publik.

    "Bisa saja menteri itu mencari popularitas dengan mengoreksi kementerian lain dan menaikkan kementeriannya di posisi tertentu," kata Agus saat ditemui di Gedung Nusantara III Kompleks Parlemen, Senayan, pada Kamis, 7 Januari 2016.

    Menurut Agus, penilaian tersebut bukanlah tugas dan wewenang Yuddy. "Kecuali ada perintah langsung dari Presiden Jokowi, harus tunjukkan surat keputusannya, sehingga dia bekerja itu ada perintahnya," ucapnya.

    Wakil Ketua Umum Partai Demokrat ini berujar, penilaian oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara itu tidak bisa dijadikan sebagai acuan yang akurat. "Kita juga jangan terbawa pada hal-hal itu. Yang melaksanakan kan institusi yang tidak sesuai dengan tugas dan fungsinya," tutur Agus.

    Seharusnya, menurut Agus, sebuah kementerian melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sendiri sebelum mengoreksi kinerja kementerian lain. "Tugas dan fungsinya sendiri saja belum beres, kok," kata Agus sembari tersenyum.

    Agus berujar, masih banyak permasalahan yang seharusnya lebih diprioritaskan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, seperti tentang pengaturan pegawai negeri sipil dan tumpang-tindih tugas para pejabat eselon I di kementerian tersebut. "Coba ini diselaraskan dulu, sehingga betul-betul terjadi reformasi birokrasi. Kalau hanya mengevaluasi orang lain, ini hanya pekerjaan yang kurang baik," ucapnya.

    Pada 4 Januari 2016, Menteri Yuddy mempublikasikan hasil audit akuntabilitas kinerja kementerian dan lembaga pemerintah kepada masyarakat. Dalam rapor akuntabilitas kinerja 77 kementerian dan lembaga pemerintah itu, Kementerian Keuangan duduk di peringkat pertama.

    Sementara itu, peringkat kedua diraih Komisi Pemberantasan Korupsi, diikuti Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Pemeriksa Keuangan, serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Sedangkan kementerian yang dipimpin Yuddy berada di peringkat keenam.

    ANGELINA ANJAR SAWITRI



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.