Pimpinan DPR Belum Terima Surat Perombakan Fraksi Golkar  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua DPR RI (Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia), Setya Novanto (tengah) berbincang dengan Wakil Ketua DPR Fadli Zon (kanan) dan Wakil Ketua DPR Agus Hermanto (kiri) usai bertemu Presiden di Istana Merdeka, Jakarta, 5 November 2015. Tempo/ Aditia Noviansyah

    Ketua DPR RI (Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia), Setya Novanto (tengah) berbincang dengan Wakil Ketua DPR Fadli Zon (kanan) dan Wakil Ketua DPR Agus Hermanto (kiri) usai bertemu Presiden di Istana Merdeka, Jakarta, 5 November 2015. Tempo/ Aditia Noviansyah

    TEMPO.COJakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Agus Hermanto mengaku belum menerima surat pergantian pengurus Fraksi Partai Golkar yang ditandatangani Setya Novanto. "Pergantian yang secara keseluruhan belum ada. Sekretariat juga belum melaporkan," kata Agus saat ditemui di Gedung Nusantara III DPR pada Kamis, 7 Januari 2016. 

    Agus mengatakan surat yang dia terima dari Fraksi Partai Golkar adalah surat penggantian Setya Novanto sebagai Ketua DPR, yang akan digantikan oleh Ade Komaruddin. "Yang kemarin sudah dibacakan di paripurna. Di meja saya belum ada kalau yang itu. Kami belum menerima surat apa pun untuk penggantian komposisi fraksi," ujarnya.

    Menurut Wakil Ketua Umum Partai Demokrat itu, pergantian komposisi pengurus fraksi adalah kewenangan partai. Namun pergantian itu harus diajukan kepada pimpinan Dewan melalui fraksi yang merupakan perpanjangan tangan partai. "Yang kemudian disampaikan di paripurna untuk mendapatkan persetujuan anggota," tuturnya. 

    Pada 4 Januari lalu, Setya Novanto menandatangani surat perombakan Fraksi Partai Golkar di DPR. Dalam surat itu, Setya yang tertulis sebagai Ketua Fraksi Partai Golkar tersebut melayangkan surat kepada pimpinan DPR untuk mengganti susunan fraksi dan wakil Golkar dalam alat kelengkapan Dewan.

    Kursi Sekretaris Fraksi Partai Golkar yang sebelumnya diduduki oleh Bambang Soesatyo, Setya serahkan kepada Aziz Syamsuddin. Ia juga menempatkan orang kepercayaannya, Robert Kardinal, sebagai Bendahara Fraksi Partai Golkar.

    Selain itu, Setya meminta pimpinan DPR untuk mengesahkan Kahar Muzakir sebagai Ketua Badan Anggaran menggantikan posisi Ahmadi Noor Supit. Kahar merupakan Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan dari Partai Golkar yang secara gamblang membela Setya dalam kasus PT Freeport. 

    ANGELINA ANJAR SAWITRI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Aturan Baru E - Commerce yang Tertuang dalam PP PMSE

    Pemerintah resmi menerbitkan regulasi tentang e-commerce yang tertuang dalam PP PMSE. Apa yang penting dalam aturan baru tersebut?