TEMPO.CO, Jayapura -Presiden Gereja Injili di Indonesia (GIDI) Pendeta Dorman Wandikbo mengibaratkan penyelesaian hukum dalam konflik Tolikara, Papua pada 17 Juli 2015 seperti api dan asap. Api sebagai akar persoalan tak kunjung diungkap , namun justru asapnya yang kini diadili di Pengadilan Negeri Jayapura, Provinsi Papua.
Sementara kesepakatan rekonsiliasi yang digagas masyarakat Muslim dan Kristen dan difasilitasi Menteri Koordinasi Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Panjaitan tidak direpsons oleh aparat penegak hukum. Saat itu, menurut Dorman, telah disepakati proses hukum dikesampingkan dan mengutamakan rekonsiliasi . Sebab, kata Dorman, kerukunan hidup umat beragama di Tolikara berjalan baik selama ini.
Dorman menjelaskan, Ariyanto Kogoya dan Jundi Wanimbo, peserta acara Kebangkitan dan Kebangunan Rohani (KKR) yang diadakan GIDI didakwa sebagai provokator sehingga terjadi pembakaran rumah toko (ruko) dan mushala di Tolikara pada 17 Juli 2015. Namun keduanya menolak dakwaan itu.
“Api itu Kapolres, Namanya Soeroso. Dari Jakarta katanya orang itu bikin kacau, dicopot. Tapi kita tahu dia bukan dicopot, tapi naik pangkat. Satu permainan yang luar biasa,” kata Dorman kepada Tempo saat ditemui di kantor Sinode Gereja Kemah Injil Kingmi di Papua, Jayapura, 17 Desember 2015.
Dorman yang baru saja selesai mengikuti persidangan Ariyanto Kogoya dan Jundi Wanimbo di Pengadilan Negeri Jayapura mengatakan, persoalan dalam kasus Tolikara adalah penggunaan alat pengeras suara saat shalat Id. Bersamaan itu peserta KKR GIDI dari sejumlah provinsi sedang ibadah. Tentang larangan penggunaan alat pengeras suara, kata Dorman, sudah jauh-jauh hari disepakati oleh Muspida Tolikara dan tokoh-tokoh umat Kristen dan Muslim Tolikara.
Sehingga Dorma mendesak agar Soeroso dan tokoh umat Muslim Tolikara, ustad Ali Muchtar dimintai keterangan resmi oleh aparat hukum. “Dua orang ini kunci kasus Tolikara. Apinya itu bersumber dari dua orang ini, bukan Ariyanto, bukan Jundi, bukan umat Muslim,” tegasnya.
Dorman hadir di Tolikara saat terjadi aksi protes peserta KKR atas penggunaan alat pengeras suara yang berujung pada pembakaran ruko dan merembes ke mushola ikut terbakar dan penembakan ke arah pemrotes, satu orang tewas dan 11 orang terluka. Sehingga ia mempertanyakan kenapa aparat keamanan membawa senjata saat shalat Id. Dorman menduga aparat keamananlah yang melakukan tembakan.
Sayang, uji coba balistik yang dilakukan Polda Papua tak kunjung dibuka ke publik untuk mengetahui akar masalahnya. “Uji balistik tidak akan terungkap jika mengenai orang Papua asli,” ujar Dorman kecewa.
Meski tak jelas pelaku penembakan dan motifnya, Dorman mengaku punya bukti tentang penembak saat aksi protes terjadi pada 17 Juli 2015. “Saya ada foto senjatanya, orang berdiri pakai pakaian putih kasih keluar pistol, tikar dilepas dan kasih keluar laras. Itu berarti, sudah ada orang buat skenario,” ujarnya.
Dorman menduga motif konflik Tolikara adalah melemahkan GIDI dan kekuatan gereja-gereja di Papua. Pihak ketiga dari luar Papua yang berasal dari kelompok radikal , ujarnya, berhasil memecah belah gereja Kimni dan Bethel di Papua. Sejauh ini, tinggal GIDI yang diklaim Dorman kompak dan bersatu.
Ketua Sinode Gereja Kemah Injil Kingmi di Papua, Benny Giay yang mendampingi Dorman tersenyum mendengarkan penjelasan Dorman.
Sambil mengangkat dan menggoyangkan jari telunjuknya, Dorman menegaskan, jangan ada intimidasi umat Kristen di Indonesia. Ia meminta semua orang menghormati Pancasila apapun agamanya. Khusus Papua, Dorman mengingatkan, urat nadi orang Papua adalah gereja.
“Jadi, Jakarta ganggu Freeport, Jakarta ganggu minyak di Sorong, Jakarta ganggu TPN-OPM , Jakarta ganggu yang lain-lain, dia masih bisa bermain, masih aman. Tapi kalau Jakarta ganggu gereja, itu pasti tidak akan lagi sama-sama dengan bangsa ini. Itu sudah jelas,” tegas Dorman.
Untuk itulah, Dorman meminta Presiden Jokowi dan Kapolri Badrodin Haiti memberikan penegasan tentang keberpihakannya di Papua. “ Pak Jokowi itu perlu agama atau perlu bangsa atau negara? Pak Kapolri itu perlu agama atau negara? Kalau dia perlu negara, hargai orang Kristen . Kalau dia perlu negara, tidak boleh intimidasi orang-orang Kristen di Indonesia. Harus akui Pancasila. Agama Hindu, agama Budha, agama Muslim, agama Kristen, hargai.”
Mantan Kapolres Tolikara, Soeroso dengan nada suara tinggi memberikan penjelasan kepada Tempo melalui telepon selulernya, Rabu, 6 Januari 2016. Soeroso mengatakan, penembakan yang terjadi pada 17 Juli 2015 sebagai ekses dari aksi protes dan pembakaran ruko serta mushola. “Kalau tidak ada kejadian, tidak akan ada penembakan,” ujarnya.
Mengenai foto-foto aparat yang membawa senjata saat shalat Id yang dimiliki GIDI, Soeroso membenarkan ada aparat keamanan membawa senjata saat shalat Id . Namun ia memastikan aparat-aparat yang membawa senjata bukan anak buahnya. “Yang bawa senjata itu Brimob (pasukan yang di-bko-kan untuk pengamanan acara KKR dan Idul Fitri) aparat Koramil Karubaga, dan TNI, ” ujar Soeroso.
Tentang alasan aparat membawa senjata saat shalat Id, mantan Komandan Brimob di Kabupaten Paniai ini menjelaskan, aparat Brimob dan TNI kemana saja memang membawa senjata. “Mungkin hanya buang air saja senjata tidak menempel,” ujarnya.
Meski tahu ada aparat Brimob dan TNI membawa senjata, namun Soeroso mengaku tidak tahu siapa pelaku penembakan. Soeroso menjelaskan, ia keluar dari halaman Koramil yang digunakan untuk shalat guna menenangkan massa yang protes. Sedang bernegosiasi, ia mendengar suara tembakan.
Tuntutan Dorman agar Soeroso diperiksa secara resmi oleh penegak hukum, Soeroso menyerahkan keputusan itu pada aparat penegak hukum. Sebaliknya, ia meminta Dorman menjelaskan kelompok radikal yang terlibat dalam konflik Tolikara. “Saya tidak tahu tentang kelompok radikal, suruh Dorman tunjuk kelompok radikal yang dimaksud.”
MARIA RITA
