TEMPO.CO, Parepare - Kegiatan perkuliahan di Institut Teknologi Habibie di Parepare, Sulawesi Selatan, hingga saat ini tak kunjung dimulai, meski perguruan tinggi yang digagas Presiden Indonesia ke-3, BJ Habibie, itu sudah mengantongi Keputusan Presiden yang diteken Presiden Indonesia ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono ihwal izin pendiriannya sejak 2014.
Pembangunan kampus Institut Teknologi Habibie (ITH) di atas lahan seluas sekitar tujuh hektare di kawasan Lamue, Kecamatan Bacukiki, juga belum jelas kapan diwujudkan. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare, Syahrial Djaffar, beralasan masih menunggu izin operasional dari Kementerian Riset Tehnologi dan Pendidikan Tinggi.
Menurut Syahrial, pembangunan kampus ITH menjadi proritas program kerja Pemerintah Kota Parepare. Dia mengatakan rancangan bangunan kampus ITH sudah ada. “Jika sudah ada izin operasional dari Kementerian Riset Tehnologi dan Pendidikan Tinggi, segera kami lakukan pembayaran ganti rugi lahan yang dibutuhkan,” ujarnya, Rabu, 6 Januari 2016.
Syahrial menjelaskan, kegiatan perkuliahan belum bisa dilakukan karena pendaftaran mahasiswa belum dibuka. Bila izin operasional sudah didapat, pendaftaran mahasiswa dilakukan. Sedangkan perkuliahan diselenggarakan di gedung pinjaman milik Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kota Parepare sambil menunggu rampungnya pembangunan kampus di Bacukiki.
Bukan sekali ini Zahrial berbicara ihwal perkuliahan ITH. Sebelumnya ia mengatakan perkuliahan sudah bisa dimulai awal 2015 setelah Gedung Pemuda yang terbakar 2012 lalu dijanjikan rampung direhabilitasi akhir 2014. Selain digunakan sebagai tempat kuliah sementara, juga sekaligus digunakan untuk gedung rektorat.
Zahrial mengatakan, Pemerintah Kota Parepare telah menganggarkan Rp 2,7 miliar untuk perbaikan gedung itu. Namun, berdasarkan pantauan Tempo, bekas Gedung Pemuda di Jalan Pemuda, Kota Parepare, itu masih berupa puing-puing bekas kebakaran. Padahal BJ Habibie sudah melakukan peletakan batu pertama di lahan itu pada 27 Agustus 2014 lalu. Sedangkan lokasi kampus ITH di Bacukiki tetap menjadi kebun kacang yang ditanami warga.
Alasan serupa dikemukakan Sekretaris Daerah Kota Parepare, Mustapa Andi Mappangara. Melalui rilis yang dikeluarkan Pemerintah Kota Parepare, mantan Kepala Dinas Pendidikan Kota Parepare itu mengatakan akan berangkat ke Jakarta mengurus izin operasional ITH. “Setelah dari Jakarta baru bisa diputuskan langkah selanjutnya berkaitan dengan pembangunan kampus ITH,” ucapnya.
Sikap Mustafa yang bernada optimistis itu juga pernah dikemukakannya beberapa waktu lalu, Mustafa menjelaskan penerimaan mahasiswa yang dilakukan secara on-line dimulai 2016. Mereka akan berkuliah di dua fakultas dengan enam program studi. Sambil menunggu rampungnya pembangunan kampus di kawasan Lemoe, untuk sementara kegiatan perkuliahan akan diselenggarakan di bekas Kantor Badan Kepegawaian Daerah.
Namun, ihwal pembebasan lahan untuk pembangunan kampus ITH, Mustafa beralasan masih terkendala izin Gubernur Sulawesi Selatan. “Sesuai ketentuan yang berlaku, karena luasnya lebih dari lima hektare, persetujuan penggunaannya harus dari gubernur.”
Wakil Ketua DPRD Kota Parepare, Rahmat Syamsu Alam, mendesak Pemerintah Kota Parepare segera mewujudkan pembagunan kampus ITH. “Kami sudah menyetujui anggaran pembebasan lahan senilai Rp 2 miliar.”
Sebelumnya anggota DPRD Kota Parepare, Taufan Armas, mengatakan keinginan Pemerintah Kota Parepare mewujudkan pembangunan kampus ITH hanya sebatas wacana. Perbaikan bekas Kantor Badan Kepegawaian daerah berlantai dua itu telah menghabiskan biaya Rp 800 juta, tapi hingga saat ini kegiatan perkuliahan belum terlaksana.
Rencana penerimaan mahasiswa baru juga terus berubah-ubah. Semula akan dilakukan awal 2015, tapi kemudian diubah menjadi awal 2016. Tapi, lagi-lagi, tak bisa diwujudkan. “Sebaiknya Pemerintah Kota Parepare menyerahkan masalah pembangunan kampus ITH kepada pemerintah pusat,” tutur Taufan Armas beberapa waktu lalu.
Sementara itu, berdasarkan data yang dihimpun Tempo, Pemerintah Kota Parepare cukup bersemangat memberikan kesempatan kepada setiap kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan mengirimkan minimal lima lulusan terbaik SMA untuk berkuliah di ITH. Pada 12 Mei 2015, misalnya, Wali Kota Parepare, Taufan Pawe, meneken nota kesepahaman dengan Bupati Bone, Andi Fahsar Padjalangi, yang disaksikan BJ Habibie.
DIDIET HARYADI SYAHRIR
