Presiden Jokowi Urung Hadiri Jumenengan Paku Alam X

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Keluarga dan kerabat Paku Alam melakukan gladi upacara adat jumenengan atau penobatan Paku Alam X di Bangsal Sewatama, Puro Pakualaman, DI Yogyakarta, 3 Januari 2016. Gladi tersebut guna mempersiapkan penobatan Kanjeng Bendara Pangeran Haryo (KBPH) Prabu Suryodilogo menjadi KGPAA Paku Alam X. ANTARA/Andreas Fitri Atmoko

    Keluarga dan kerabat Paku Alam melakukan gladi upacara adat jumenengan atau penobatan Paku Alam X di Bangsal Sewatama, Puro Pakualaman, DI Yogyakarta, 3 Januari 2016. Gladi tersebut guna mempersiapkan penobatan Kanjeng Bendara Pangeran Haryo (KBPH) Prabu Suryodilogo menjadi KGPAA Paku Alam X. ANTARA/Andreas Fitri Atmoko

    TEMPO.CO, YOGYAKARTA - Presiden Joko Widodo akhirnya batal hadir dalam perhelatan jumenengan atau penobatan pangeran pati Kanjeng Bendara Pangeran Haryo (KBPH) Prabu Suryodilogo sebagai Kanjeng Gusti Pangeran Aryo Adipati (KGPAA) Paku Alam X pada 7 Januari 2016. Meskipun Rapat Koordinasi Pengamanan (Rakorpam) sempat digelar di gedung Pracimosono komplek Kepatihan Yogyakarta pada 6 Januari 2016.

    “Ya, tadi kami siap-siap untuk pengamanan kalau Presiden jadi hadir,” kata Komandan Korem 072/Pamungkas Brigadir TNI Stephanus Tri Mulyono saat ditemui usai Rakorpam di Pracimosono, Kepatihan Yogyakarta, Rabu, 6 Janurai 2016.

    Meski demikian, sejumlah pejabat tinggi negara yang diundang telah memberikan konfirmasi untuk hadir. Mereka yang memastikan diri hadir adalah Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Pendidikan Nasional Anies Baswedan, serta Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin.

    “Kalau Wakil Presiden tidak memberikan konfirmasi,” kata Stephanus.

    Sementara itu, Ketua Panitia IV Jumenengan Widihasto Wasana Putra menambahkan, tamu lain yang juga telah memberikan konfirmasi adalah Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri. Selain itu, ada pula Wakil Duta Besar Belanda, sejumlah raja dari Cirebon, Mangkunegara IX, juga dari Puri Karangasem Bali.

    “Prosesi mulai jam 08.30,” kata Widihasto.

     PITO AGUSTIN RUDIANA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.