Panwaslu Sungaipenuh Batalkan Hasil Pilkada, Konflik Memanas  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Personel Brimop mengawal pengembali hasil perhitungan surat suara Pilkada Gowa di Kantor KPUD Gowa, Sungguminasa, Gowa, Sulawesi Selatan, 12 Desember 2015. ANTARA/Sahrul Manda Tikupadang

    Personel Brimop mengawal pengembali hasil perhitungan surat suara Pilkada Gowa di Kantor KPUD Gowa, Sungguminasa, Gowa, Sulawesi Selatan, 12 Desember 2015. ANTARA/Sahrul Manda Tikupadang

    TEMPO.COJambi - Sengketa pemilihan Wali Kota-Wakil Wali Kota  Sungaipenuh, Jambi, kian runcing setelah panitia pengawas pemilu (Panwaslu) setempat membatalkan hasil rekapitulasi suara Komisi Pemilihan Umum Daerah Sungaipenuh yang tertuang dalam putusan Nomor 52/Kpts/KPU-Kota-005.60934/2015 pada Senin, 4 Januari 2016.  Panwaslu menilai hasil rekapitulasi tersebut cacat hukum dan prematur.

    Dua dari tiga anggota Panwaslu Kota Sungaipenuh, yakni Harifman dan Tabri Aris, telah menandatangani berita acara keputusan pembatalan hasil rekapitulasi. Adapun satu anggota lain, Toni Indrayadi, tidak mau melakukan tanda tangan tanpa alasan yang jelas.

    Panwaslu Sungaipenuh menilai proses tahapan pemilu oleh KPUD setempat telah melanggar etik dan ketentuan. Misalnya pengumuman hasil rekapitulasi suara yang seharusnya pada 19 Desember 2015, tapi sudah dilaksanakan pada 17 Desember 2015.

    Hasil rekapitulasi itu memenangkan pasangan calon nomor urut 1 Asafri Jaya Bakri-Zulhelmi (22.910 suara), disusul nomor urut 2 Herman Mochtar-Nurzan Joher (16.268 suara) dan nomor urut 3  Ferry Satria-Buzarman (11.401 suara). 

    Keputusan Panwaslu Sungaipenuh tersebut mengakomodasi laporan dari pasangan Herman-Nurzan. "Tentunya keputusan ini akan menambah materi laporan klien kami ke Mahkamah Konstitusi yang sudah diajukan beberapa waktu lalu," kata kuasa hukum pasangan nomor urut 2, Muhammad Syahlan Samosir dan Adithiya Diar, Rabu, 6 Januari 2016.

    Keputusan Panwaslu Sungaipenuh disesalkan Ketua Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jambi Asnawi. Menurut dia, keputusan pembatalan hasil rekapitulasi KPUD Sungaipenuh diambil tanpa sepengetahuan Bawaslu  Jambi. "Saya menilai keputusan itu bukan ranah Panwaslu atau Bawaslu, melainkan ranah Mahkamah Konstitusi," ujarnya.

    Ketua KPUD Kota Sungaipenuh Doni Umar mengakui sudah menerima salinan keputusan Panwaslu Sungaipenuh. "Kami akan mempelajari dan akan melakukan koordinasi dengan pihak KPUD Jambi," ucapnya.

    Koordinator tim pemenangan pasangan Asafri Jaya Bakri-Zulhelmi,  Fajran, menilai tindakan Panwaslu sudah melampaui wewenangnya. Pihaknya menyerahkan sepenuhnya masalah itu kepada pihak penyelenggara pemilu.

    "Kami menanggapi putusan Panwaslu itu dengan santai saja, bahkan kami tengah mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam acara pelantikan Wali Kota-Wakil Wali Kota Sungaipenuh," katanya.

    SYAIPUL BAKHORI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.