Ombudsman: Pelayanan Publik di Aceh Masih Bermasalah  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur Aceh Zaini Abdullah (kanan) menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2016 kepada Walikota Banda Aceh Illiza Sa'aduddin Djamal (kiri) di Banda Aceh, Aceh, 18 Desember 2015. ANTARA FOTO

    Gubernur Aceh Zaini Abdullah (kanan) menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2016 kepada Walikota Banda Aceh Illiza Sa'aduddin Djamal (kiri) di Banda Aceh, Aceh, 18 Desember 2015. ANTARA FOTO

    TEMPO.COBanda Aceh - Pelayanan publik di Aceh masih belum baik. Hal ini didasarkan pada banyaknya pengaduan yang masuk ke Ombudsman RI Perwakilan Aceh, sesuai dengan paparan yang disampaikan Taqwaddin Husin, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Aceh, Selasa sore, 5 Januari 2016.

    Menurut Taqwaddin, sesuai dengan data yang dikumpulkan, pemerintah kabupaten dan kota di Aceh masih menjadi penyelenggara pelayanan publik yang paling banyak mendapatkan pengaduan. "Sepanjang 2015 ada 88 pengaduan dari 23 kabupaten/kota," ujarnya.

    Kota Banda Aceh sebagai ibu kota provinsi paling sering menjadi terlapor dengan 13 laporan, disusul Kabupaten Aceh Selatan dan Kabupaten Pidie sebanyak 10 Laporan, Bireuen 9 Laporan, dan Aceh Besar 8 Laporan. Selebihnya di bawah angka 7 laporan. Statistik tersebut tidak berarti mencerminkan kinerja yang buruk.

    Banyaknya laporan terhadap Banda Aceh, kata Taqwaddin, lebih karena akses dan jarak tempuh ke Ombudsman RI yang dekat dan mudah dijangkau. Namun sebaran laporan terhadap kabupaten/kota sudah menunjukkan peningkatan kualitas dari partisipasi masyarakat dibanding tahun 2014. “Tahun lalu, laporan terhadap Banda Aceh dominan sekali dan sangat timpang dengan kabupaten/kota lainnya,” tambah Taqwaddin.

    Khusus pengaduan yang ditujukan kepada pemerintah Provinsi Aceh terdapat 25 Laporan. Laporan tersebut selain Gubernur/Sekretaris Daeraj sebagai terlapor, tersebar ke beberapa dinas dan badan, seperti Dinas Syariat Islam, Dishubkomintel, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Bina Marga, dan Dinas Kesehatan, serta beberapa dinas lain. 

    Selain itu, dari lembaga/instansi vertikal, Kepolisian mendapat bagian 9 Laporan, Kementerian Agama (6), Kejaksaan (2) Kemenkumham (2), dan BPN (1). “Itu akumulasi untuk instansi/lembaga vertikal seluruh Aceh,” jelas Taqwaddin.

    Dari jumlah laporan tersebut, subs­tansi pengaduan terbesar ada pada masalah kepegawaian sebanyak 47 kasus, disusul kasus perhubungan/infrastruktur sebanyak 20 kasus. Selanjutnya 18 kasus tentang pelayanan kesehatan, pendidikan (17), pertanahan (9), dan administrasi kependudukan (8). 

    “Masih seperti tahun 2014, penanganan kasus kepegawaian dominan, termasuk masalah honorer K2 yang insya Allah akan tetap kita tangani pada tahun 2016. Langkah kita sudah sampai ke DPR,” jelas Taqwaddin.

    Untuk jenis maladministrasi (perilaku buruk) yang dilaporkan, dugaan penyimpangan prosedur di ranking teratas dengan 43 laporan. Menyusul penundaan berlarut (35), tidak patut (34), tidak melayani (29), diskriminasi (11), permintaan imbalan uang, barang, dan jasa (9), penyalahgunaan wewenang (8), tidak kompeten (5), dan konflik kepentingan (1).

    Menurut Taqwaddin, angka-angka ini menegaskan wajah pelayanan birokrasi di Aceh belum baik. Masih banyak yang suka menyimpang dan menunda-nunda urusan, serta tidak melayani dengan baik dan prosedural. "Artinya, belum hilang pameo ‘kalau masih bisa dipersulit ngapain dipermudah," sesalnya.

    Terkait dengan kendala, menurut dia, keberadaan Ombudsman RI yang belum dikenal secara masif menjadi permasalahan tersendiri. Hal tersebut mungkin disebabkan oleh beberapa hal seperti, nama yang ‘asing’, SDM yang terbatas, belum menjadi ‘incaran’ media, dan belum mempunyai perwakilan di kabupaten/kota. 

    ”Sosialisasi akan tetap kita lakukan, di samping penanganan laporan akan kita tingkatkan. Ini proyeksi dan target umum kita di tahun 2016,” sambung Taqwaddin.

    Pihaknya berharap pada 2016 kesadaran dan tingkat partisipasi masyarakat untuk mendapatkan hak pelayanan yang baik dari pemerintah lebih meningkat. Sebagai bagian dari kontrol sosial, peran masyarakat, elemen sipil, juga pelajar dan mahasiswa, dalam pengawasan terhadap kinerja pemerintah, sangat penting. 

    ADI WARSIDI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lolos ke Piala Eropa 2020, Ronaldo dan Kane Bikin Rekor

    Sejumlah 20 negara sudah memastikan diri mengikuti turnamen empat tahunan Piala Eropa 2020. Ada beberapa catatan menarik.