Golkar Konflik, DPR Belum Pastikan Lantik Ade Komaruddin  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ade Komaruddin. TEMPO/Imam Sukamto

    Ade Komaruddin. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.COJakarta - Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengatakan ia dan para pimpinan DPR lainnya akan mengadakan rapat pimpinan (rapim) pada akhir pekan ini untuk menentukan kelanjutan pelantikan Ketua DPR. Berdasarkan hasil rapat paripurna sebelum masa reses kemarin, DPR telah memutuskan pelantikan Ketua DPR akan digelar pada 11 Januari. 

    Menurut Agus, saat Setya Novanto mundur dari jabatannya sebagai Ketua DPR, Fraksi Partai Golkar telah mengajukan surat penggantian Ketua DPR dan telah dibacakan dalam rapat paripurna. "Tapi hari itu tidak bisa dilantik karena besoknya reses. Sehingga ditetapkan di rapat paripurna bahwa pelantikan Ade Komarudin sebagai Ketua DPR akan dilaksanakan pada 11 Januari," katanya. 

    Namun, menurut Agus, terdapat interupsi dari Fraksi Partai Golkar dalam rapat itu yang mengusulkan nama Agus Gumiwang. "Tapi, pada saat paripurna, tidak ada surat usulan itu. Yang ada adalah surat dari Ade Komarudin sehingga yang diproses ya yang itu. Saat reses, baru ada surat itu," ujar Agus. 

    Karena terdapat dua usulan dari Fraksi Partai Golkar, pimpinan DPR memutuskan menggelar rapim sebelum rapat paripurna pada 11 Januari mendatang. "Untuk mengambil langkah-langkah selanjutnya, supaya lancar. Mudah-mudahan Jumat atau Senin pagi," tuturnya. 

    Agus berujar, pimpinan DPR akan menampung saran dari kepengurusan Partai Golkar kubu Agung Laksono yang meminta DPR menunda pelantikan Ketua DPR yang baru. "Akan kami bicarakan di rapim, apa-apa saja yang akan dilaksanakan di paripurna," kata Agus. 

    Pada 30 Desember 2015, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly resmi menandatangani Surat Keputusan tentang pencabutan kepengurusan Partai Golkar hasil Munas Ancol. Namun pada saat yang sama, Menkumham juga tidak mengesahkan kepengurusan Partai Golkar hasil Munas Bali.

    Kubu Agung Laksono pun menyatakan, dengan dicabutnya SK itu dan tidak disahkannya kepengurusan Partai Golkar hasil Munas Bali, terjadi kekosongan kekuasaan dalam tubuh Partai Golkar. Kubunya pun meminta pimpinan DPR menunda pelantikan Ketua DPR yang baru untuk menggantikan Setya Novanto. 

    ANGELINA ANJAR SAWITRI

    Catatan koreksi: Sebelumnya artikel ini berjudul "Golkar Konflik, DPR Tetap Lantik Ade Komaruddin". Kami ubah karena ada kesalahan dalam pemberian judul dan penulisan isi berita. Mohon maaf atas kekeliruannya. Terima kasih.



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tingkat Kepuasan Kinerja dan Catatan Baik Buruk 5 Tahun Jokowi

    Joko Widodo dilantik menjadi Presiden RI periode 2019 - 2024. Ada catatan penting yang perlu disimak ketika 5 tahun Jokowi memerintah bersama JK.