Tanggapan TII Soal Kinerja Menteri Versi Kementerian PAN-RB

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pelantikan 34 menteri Kabinet Kerja pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla, di Istana Negara, Jakarta Pusat, 27 Oktober 2014. TEMPO/Subekti

    Pelantikan 34 menteri Kabinet Kerja pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla, di Istana Negara, Jakarta Pusat, 27 Oktober 2014. TEMPO/Subekti

    TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia (TII) Dadang Tri Sasongko berpendapat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) tidak perlu mengumumkan hasil evaluasi kinerja kementerian/lembaga dan pemerintah provinsi. “Kewenangan memang ada, tapi ada yang jauh lebih penting untuk dilakukan,” kata Dadang saat dihubungi Selasa, 5 Januari 2016.

    Menurut mantan Senior Advisor di Partnership for Governance Reform ini, laporan hasil evaluasi yang dirilis Menteri PAN-RB Yuddy Chrisnandi belum menggambarkan masalah kementerian/lembaga yang dinilai. Dadang mengatakan, seharusnya Yuddy tak sekadar melaporkan hasil evaluasi, namun juga mendorong proses birokrasi reformasi.

    “Apa yang sudah dilakukan oleh Kementerian PAN-RB terkait dengan pembenahan itu? Itu jauh lebih penting dari sekedar mengumumkan hasil-hasil itu,” ucap Dadang sembari menilai hasil itu bukan variabel tunggal untuk menilai kinerja para menteri.

    Dadang menambahkan, evaluasi kabinet seharusnya sudah selesai di tangan Kepala Staf Presiden. Selain itu, evaluasi sebenarnya juga dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Badan Pemeriksa Keuangan. “Ini menjadi masukan untuk presiden,” ujar Dadang.

    Kementerian PAN-RB merilis hasil evaluasi kinerja seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah provinsi. Dalam rilis tersebut terungkap ada empat kementerian/lembaga dan 2 dua pemerintah provinsi yang memperoleh predikat memuaskan dengan nilai di atas 80.

    Instansi itu adalah Kementerian Keuangan, Komisi Pemberantasan Korupsi, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Pemeriksa Keuangan, Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

    Selain itu, ada tiga kementerian/lembaga dan empat pemerintah provinsi yang memperoleh nilai dalam rentang 75 dan 80, yaitu: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas). Adapun pemerintah provinsi dimaksud adalah Kalimantan Selatan, Bali, Kalimantan Timur, dan Sumatera Selatan.

    Tahun ini terdapat 18 kementerian/lembaga, dan 3 tiga pemerintah provinsi yang memperoleh nilai dalam rentang 70 dan 75. Sementara itu, kementerian/lembaga dan pemerintah provinsi lainnya masih berada rentang nilai di bawah 70.

    Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, serta Kementerian Pemuda dan Olah Raga mendapat nilai di bawah 60 dan meraih predikat CC. Sedangkan Kementerian PAN-RB sendiri memberi nilai 77 untuk kinerjanya.

    MAYA AYU PUSPITASARI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Obligasi Ritel Indonesia Seri 016 Ditawarkan Secara Online

    Pemerintah meluncurkan seri pertama surat utang negara yang diperdagangkan secara daring, yaitu Obligasi Ritel Indonesia seri 016 atau ORI - 016.