Umumkan Rapor Menteri, Ketua MPR: Menteri Yuddy Offside

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua MPR, Zulkifli Hasan. TEMPO/Imam Sukamto

    Ketua MPR, Zulkifli Hasan. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum PAN (Partai Amanat Nasional) Zulkifli Hasan mengatakan hasil audit akuntabilitas kinerja kementerian dan lembaga pemerintah yang diumumkan kepada publik oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi akan membuat kegaduhan baru. "Offside juga itu," katanya saat ditemui di Gedung Nusantara III DPR pada Selasa, 5 Januari 2016.

    Menurut Zulkifli, dasar Yuddy membuka hasil penilaian itu memang kuat karena sesuai dengan undang-undang dan Instruksi Presiden. Namun, menurut Zulkifli, hasil penilaian itu tidak seharusnya diekspos kepada masyarakat.

    "Karena menterinya sama-sama dari partai, sama-sama dari partai pendukung, saya kira itu konsumsi internal, misalnya disampaikan dalam sidang kabinet atau disampaikan langsung kepada menteri yang bersangkutan," ujar Ketua MPR itu.

    Berdasarkan pengalamannya selama 5 tahun menjadi Menteri Kehutanan di masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, penilaian itu disampaikan secara internal karena bertujuan memperbaiki kinerja kementerian dan lembaga pemerintah. "Kalau dipublikasikan menjadi pertanyaan besar, kok yang men-survei nilainya tinggi?" katanya.

    Menteri Yuddy Chrisnandi telah mempublikasikan hasil audit akuntabilitas kinerja kementerian dan lembaga pemerintah. Yuddy berujar, langkah tersebut diambil sesuai dengan Instruksi Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

    Dalam rapor akuntabilitas kinerja 77 kementerian dan lembaga pemerintah itu, Kementerian Keuangan duduk di peringkat pertama. Peringkat kedua diraih Komisi Pemberantasan Korupsi, diikuti Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Pemeriksa Keuangan, serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

    Sedangkan kementerian yang dipimpin Yuddy berada di peringkat enam. Kementerian Tenaga Kerja; Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah; Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; serta Kementerian Pemuda dan Olah Raga mendapat nilai di bawah 60 dan meraih predikat CC.

    ANGELINA ANJAR SAWITRI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.