Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Gagas 'Islah', Keabsahan Mahkamah Partai Golkar Diragukan  

Editor

Pruwanto

image-gnews
Wakil ketua Partai Golkar versi munas Ancol Priyo Budi Santoso (kiri) berbincang dengan sekjen PG versi munas Bali Idrus Marham (kanan), saat jeda sidang Mahkamah Partai Golkar, di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, 25 Februari 2015. TEMPO/Imam Sukamto
Wakil ketua Partai Golkar versi munas Ancol Priyo Budi Santoso (kiri) berbincang dengan sekjen PG versi munas Bali Idrus Marham (kanan), saat jeda sidang Mahkamah Partai Golkar, di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, 25 Februari 2015. TEMPO/Imam Sukamto
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Upaya penyelesaian konflik internal Partai Golkar kembali mencuat setelah Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly melaksanakan amar putusan Mahkamah Agung. Yasonna telah membatalkan surat keputusannya mengenai kepengurusan Partai Golkar. Pembatalan itu memunculkan pertanyaan cara menyelesaikan konflik internal Golkar yang kepengurusannya belum diakui pemerintah? Padahal pengurus Partai Golkar hasil Muktamar Riau sudah memasuki akhir masa jabatan.

Mahkamah Partai Golkar sebenarnya telah memerintahkan penyatuan kepengurusan oleh kubu Agung Laksono yang dianggap dibentuk dari proses demokratis. Mahkamah memerintahkan kubu Agung menggaet kubu Aburizal Bakrie. Kedua kubu juga dilarang mendirikan partai baru.

Beberapa rekomendasi Mahkamah Partai Golkar itu belum sepenuhnya bisa dilaksanakan. Persoalan kubu Aburizal tak lagi mengakui Mahkamah Partai Golkar. Alasannya, Mahkamah otomatis bubar seiring berakhirnya masa jabatan kepengurusan hasil Munas Riau 2009. Setidaknya itu yang dikatakan Wakil Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Bali, Nurdin Halid.

"Mahkamah Partai itu kan sudah tidak ada di bumi pertiwi, karena Munas Riau sudah enggak ada, sudah habis masa kepengurusannya," kata Nurdin saat dihubungi Tempo, Senin, 4 Januari 2016.

Seluruh produk Munas Riau, kata Nurdin, termasuk Mahkamah yang diketuai oleh Muladi, tidak berlaku. AD/ART Partai Golkar dianggap membatasi masa kerja kepengurusan selama lima tahun. "Udah enggak ada itu, tenggelam di bumi bersama kepengurusan Munas Riau," kata dia. "Sekarang, Mahkamah Partai Golkar, yang sah, adalah hasil Munas Bali. Ketuanya Aziz Syamsuddin. Itu juga sudah dilaporkan ke Menkumham."

Atas dasar itu, Nurdin menganggap langkah kubu Agung yang menemui Mahkamah sebagai tindakan percuma. "Itu lebih gila lagi. Apa urusannya? Cari sensasi aja itu," kata Nurdin. Ia merujuk pada putusan Mahkamah Agung yang mencabut SK kepengurusan Partai Golkar versi Munas Ancol.

Pengurus Golkar versi Agung, Priyo Budi Santoso memiliki pandangan berbeda. Wakil Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Ancol ini menyatakan sesuai Undang-undang Partai Politik, keberadaan Mahkamah Partai terpisah dar kepengurusan partai. “Pendaftarannya pun terpisah. Jadi sekarang, Mahkamah Partai Golkar masih legal, masih sah," kata Wakil Ketua DPR periode 2009-2014 tersebut di Gedung Nusantara III DPR, Senin, 4 Januari 2016.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menurut Priyo, mahkamah partai baru bisa dibentuk setelah adanya kepengurusan baru. Masa kerja mahkamah berakhir setelah mahkamah yang baru terbentuk. Sementara Mahkamah yang terdaftar di Kementreian Hukum dan HAM dipimpin oleh Muladi. "Masa tugas mereka juga belum 5 tahun karena SK dari Menkumham terbit pada 2012, terpisah dengan SK bagi Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar," kata Priyo.

Meski keabsahan Mahkamah Partai Golkar masih menjadi perdebatan. Wakil Presiden Jusuf Kalla optimistis kedua kubu mau kembali menyatu. Alasannya, Aburizal maupun Agung Laksono telah meneken kesepakatan penyelesaian konflik dengan menyatukan kepengurusan. "Itu sudah setuju, ini kan hanya soal waktu," kata Kalla di kantornya, Senin, 4 Januari 2015.

Kalla bahkan menunjukkan skema islah yang telah disetujui Agung dan Aburizal pada 9 November 2015 dan 18 Desember 2015. Kedua kubu, kata Kalla, sepakat menggelar rapat pimpinan nasional untuk persiapan musyawarah nasional. “Ini (tanda tangan) Agung, Ical, saya," kata Kalla menunjuk tanda tangan yang ada dalam skema islah tersebut.

ANGELINA ANJAR SAWITRI | TIKA PRIMANDARI 

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Partai Golkar Menang di Sumut, Peran Musa Rajekshah Disorot

5 hari lalu

Partai Golkar Menang di Sumut, Peran Musa Rajekshah Disorot

Partai Golkar dan kadernya mengambil langkah tepat memilih Ijeck


Namanya Masuk Bursa Ketua Umum Golkar, Ini Profil Agus Gumiwang

8 hari lalu

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita meninjau kendaraan niaga listik pada pameran kendaraan niaga Gaikindo Indonesia International Commercial Vehicle Expo (GIICOMVEC) di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Jumat 8 Maret 2024. Industri kendaraan niaga mencatat produksi sebesar 215.000 unit dengan penjualan domestik sebesar 200.000 unit tahun lalu. Kinerja ekspor kendaraan niaga juga selalu mengalami peningkatan dari tahun 2021-2023. Di mana pada tahun 2023 nilai ekspor sebesar 437 juta dolar AS, naik 33 persen dari tahun 2022 yang tercatat 328 juta dolar AS. TEMPO/Tony Hartawan
Namanya Masuk Bursa Ketua Umum Golkar, Ini Profil Agus Gumiwang

Bersama Airlangga Hartarto, Bahlil Lahadalia, dan Bambang Soesatyo, nama Agus Gumiwang masuk bursa calon ketum Partai Golkar.


Partai Golkar Minta Jatah 5 Kursi Menteri, Gibran: Nanti Dibicarakan Lagi

8 hari lalu

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (tengah) berswafoto dengan anggota partai usai menghadiri acara konsolidasi Partai Golkar se-Sumbagsel di Palembang, Sumatera Selatan, Jumat 26 Januari 2024. Golkar menargetkan perolehan suara di atas 55 persen suara untuk memenangkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden no urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di Sumbagsel.  ANTARA FOTO/Nova Wahyudi
Partai Golkar Minta Jatah 5 Kursi Menteri, Gibran: Nanti Dibicarakan Lagi

Partai Golkar meminta jatah 5 kursi menteri, namun Gibran Rakabuming Raka menegaskan bahwa keputusan akhir ada di tangan capres Prabowo Subianto.


MKGR Klaim Tak Ada Tekanan untuk Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi

10 hari lalu

Organisasi pendiri Partai Golkar, Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) mendeklarasikan dukungan secara aklamasi kepada Airlangga Hartarto untuk melanjutkan kepemimpinan sebagai Ketua Umum Partai Golkar periode 2024 - 2029. Deklarasi itu dilakukan di Restoran Batik Kuring, Jakarta Selatan pada Minggu, 17 Maret 2024. Tempo/Yohanes Maharso Joharsoyo
MKGR Klaim Tak Ada Tekanan untuk Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi

Adies menyebut, dukungan pada Airlangga merupakan dukungan spontan karena prestasi selama memimpin Golkar.


MKGR Serahkan Penetapan Jadwal Munas Golkar ke Airlangga

10 hari lalu

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto saat konferensi pers usai rapat pleno bersama Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dan kader Partai Golkar di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Minggu, 10 Maret 2024. ANTARA/Fath Putra Mulya
MKGR Serahkan Penetapan Jadwal Munas Golkar ke Airlangga

Dia menegaskan MKGR juga mendukung Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar untuk periode ketiga 2024-2029.


Hasrat Jokowi Kuasai Partai Golkar Lewat Bahlil Lahadalia

10 hari lalu

Presiden Joko Widodo kini mengincar kursi Ketua Umum Partai Golkar lewat Menteri Investasi Bahlil Lahadalia..
Hasrat Jokowi Kuasai Partai Golkar Lewat Bahlil Lahadalia

Presiden Jokowi mengincar kursi Ketua Umum Partai Golkar melalui Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. yang akan bertarung dalam Munaslub.


Politikus Golkar Bilang Dukungan DPD ke Airlangga Jadi Ketum Lagi Bukan karena Tekanan

11 hari lalu

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dalam kegiatan syukuran dan konsolidasi partai di Kabupaten Badung, Bali, Jumat, 15 Maret 2024. ANTARA/Ni Putu Putri Muliantari
Politikus Golkar Bilang Dukungan DPD ke Airlangga Jadi Ketum Lagi Bukan karena Tekanan

Dalam kesempatan itu, mereka juga sempat meneriakkan "Airlangga aklamasi" sebanyak tiga kali sebelum konferensi pers dimulai.


Jokowi Masuk Bursa Caketum, Politikus Golkar Bilang Aturan AD/ART Jadi Penghalang

12 hari lalu

Presiden Joko Widodo (tengah) bersiap memberikan keterangan pers usai menghadiri acara Silaturahmi Ramadhan 1444 H DPP PAN di Kantor DPP PAN, Jakarta, Minggu, 2 April 2023. Acara tersebut turut dihadiri para ketua umum partai politik koalisi pendukung pemerintah seperti PAN, Partai Golkar, Partai Gerindra, PPP, dan PKB. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
Jokowi Masuk Bursa Caketum, Politikus Golkar Bilang Aturan AD/ART Jadi Penghalang

Erwin menuturkan, Jokowi perlu mengikuti prosedur yang berlaku jika ingin bergabung dan bersaing dalam pemilihan Ketua Umum Golkar.


Sejumlah Kader Golkar Tidak Persoalkan Bahlil Masuk Bursa Ketum Partai

12 hari lalu

Menteri BKPM Bahlil Lahadalia saat menyerahkan zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Penyerahan zakat ini juga diikuti oleh sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju, pimpinan lembaga tinggi negara, pimpinan lembaga negara, kepala daerah, direktur Badan Usaha Milik Negara (BUMN), perwakilan perusahaan swasta, hingga tokoh publik. TEMPO/Subekti.
Sejumlah Kader Golkar Tidak Persoalkan Bahlil Masuk Bursa Ketum Partai

Bahlil diketahui tidak masuk dalam struktur kepengurusan di pusat maupun daerah partai beringin saat ini.


Isu Presiden Jokowi Bakal Berlabuh ke Golkar, Apa Kata Politikus Golkar dan Petinggi PDIP?

13 hari lalu

Presiden Jokowi (ketiga kanan) berbincang dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (ketiga kiri) dan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (kedua kanan) saat menghadiri acara puncak HUT ke-58 Partai Golkar di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Jumat, 21 Oktober 2022.  Perayaan HUT ke-58 Partai Golkar tahun 2022 ini mengusung tema
Isu Presiden Jokowi Bakal Berlabuh ke Golkar, Apa Kata Politikus Golkar dan Petinggi PDIP?

Desas-desus Jokowi bakal gabung ke Golkar mendapatkan tanggapan dari petinggi PDIP. Sementara dari pihak Golkar, respons yang diberikan para kader seniornya cukup beragam