Konflik Terus, DPP Golkar Tak Bayar Listrik dan Gaji Pegawai  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kantor DPP Partai Golkar terlihat sepi aktivitas di Jalan Anggrek Neli Murni, Palmerah, Jakarta Barat, 4 Januari 2016. Aliran listrik di kantor itu pun telah mati selama dua minggu akibat tagihan listrik yang menunggak. TEMPO/Angelina Anjar Sawitri

    Kantor DPP Partai Golkar terlihat sepi aktivitas di Jalan Anggrek Neli Murni, Palmerah, Jakarta Barat, 4 Januari 2016. Aliran listrik di kantor itu pun telah mati selama dua minggu akibat tagihan listrik yang menunggak. TEMPO/Angelina Anjar Sawitri

    TEMPO.CO, Jakarta - Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar yang berada di Jalan Anggrek Neli Murni, Jakarta Barat, tampak gelap dan sepi dari aktivitas. Di kompleks kantor yang terdiri dari lima bangunan utama tersebut, hanya terlihat lima mobil terparkir di depan kantor Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI).

    Berdasarkan pantauan Tempo pada Senin, 4 Januari 2016, hanya ada tiga petugas keamanan yang berjaga di depan kantor. Gedung utama yang biasa digunakan pimpinan Partai Golkar tertutup. Gedung sekretariat yang terletak di depan gedung utama pun gelap. Setiap ruangan terkunci dan tidak ada satu pun pegawai berada di sana.

    Satu-satunya karyawan DPP Partai Golkar yang berhasil ditemui Tempo di kantor tersebut, Suwito, mengatakan suasana gelap tersebut memang disebabkan kantor Golkar belum membayar tagihan listrik. "Udah dua bulan," kata Suwito. Karena listrik belum dibayar dari November 2015, aliran listrik di kantor DPP Partai Golkar dimatikan sejak dua pekan lalu.

    Menurut salah satu petugas keamanan yang tidak mau disebutkan namanya, tagihan listrik partai yang berlambang pohon beringin itu setiap bulannya mencapai Rp 150-200 juta. "Kalau dua bulan ya bisa sampai Rp 300-400 juta," katanya.

    Akibat menunggak bayar listrik, dia mengatakan saban malam petugas keamanan hanya mengandalkan lampu penerangan jalan dari PLN yang berada di dalam kompleks kantor itu.

    Selain belum membayar tagihan listrik, DPP Partai Golkar juga belum membayar gaji pegawai selama dua bulan. Menurut dia, sedikitnya 87 orang karyawan DPP Partai Golkar yang bekerja di sana serta 40 tenaga honorer, seperti petugas keamanan dan petugas kebersihan.

    Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Bidang Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional hasil Munas Bali, Mustafa Raja, yang tengah berada di kantor AMPI mengatakan partainya akan segera membayar tunggakan-tunggakan pembayaran tersebut dalam waktu dekat ini.

    "Administrasinya lagi dicek. Enggak penting siapa yang bayar. Yang pasti akan segera diselesaikan, dibayar secepatnya oleh para kader Golkar," katanya.

    Mustafa mengatakan sejak Menteri Hukum dan HAM mengeluarkan surat keputusan yang mengesahkan kepengurusan Partai Golkar hasil Munas Ancol, kantor DPP Partai Golkar lebih sering digunakan kubu Agung Laksono. "Pernah musyawarah bahwa akan dipakai bersama. Tapi dalam perjalanannya, lebih sering dipakai sana," ujarnya.

    Menurut dia, saat ini kantor DPP Partai Golkar sepi karena masih dalam masa libur Natal dan tahun baru. DPR pun masih dalam masa reses sehingga kader-kader Partai Golkar tidak berada di Jakarta. "Biasanya ramai kok. Masih liburan aja ini makanya sepi," kata Mustafa.

    ANGELINA ANJAR SAWITRI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.