Jokowi Temui Tiga Pakar Hukum, Bahas Legislasi DPR, Kenapa?

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Guru Besar Hukum Tata Usaha Negara Universitas Andalas. Saldi Isra. TEMPO/Dasril Roszandi

    Guru Besar Hukum Tata Usaha Negara Universitas Andalas. Saldi Isra. TEMPO/Dasril Roszandi

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo, Senin siang, 4 Januari 2016, melakukan pertemuan tertutup dengan tiga pakar hukum: Saldi Isra, Refly Harun, dan Zainal Arifin Mochtar. Ketiganya mengaku diajak berdiskusi mengenai berbagai permasalahan hukum sepanjang 2015.

    "Tadi ngobrol santai saja. Salah satunya diskusi soal refleksi ketatanegaraan pada 2015," kata Saldi setelah bertemu dengan Presiden Jokowi di kompleks Istana. Saldi berujar, Presiden sempat meminta pendapat para pakar tersebut soal catatan-catatan aspek hukum selama 2015. "Lalu gimana ke depan memperbaikinya," ucap Saldi.

    Saldi menuturkan pembicaraan bersifat umum dan tidak membahas hal spesifik. Masalah lain yang dibahas adalah soal legislasi. Menurut dia, Jokowi meminta masukan sejauh mana otoritas presiden dalam hal legislasi, termasuk hubungan antara presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.

    Dalam pertemuan itu, Saldy, Zainal, dan Refly didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara Alexander Lay. Pertemuan itu berlangsung di Istana Merdeka. Sekretaris Kabinet Pramono Anung enggan membahas substansi pertemuan. Dia juga tak mau menjelaskan kenapa Presiden Jokowi merasa perlu berdiskusi dengan para pakar hukum mengenai hubungannya dengan DPR. Menurut dia, pertemuan mereka bersifat internal.

    Apakah pertemuan itu juga membahas soal kemungkinan perombakan kabinet? Saldi membantah. Saat ini memang santer beredar isu mengenai perombakan kabinet. Isu perombakan kabinet beredar setelah adanya evaluasi kinerja kementerian. Pramono mengakui adanya partai politik yang meminta jatah menteri kepada pemerintah.

    ANANDA TERESIA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.