Jokowi Undang Semua Menteri, Rapat Kabinet Pertama 2016

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden RI Joko Widodo didampingi Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (dua kiri), dan Menko Perekonomian Darmin Nasution (kiri) saat membuka perdagangan saham tahun 2016 di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, 4 Januari 2016.  Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup pada level 4.593,0 pada 30 Desember 2015. TEMPO/Subekti

    Presiden RI Joko Widodo didampingi Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (dua kiri), dan Menko Perekonomian Darmin Nasution (kiri) saat membuka perdagangan saham tahun 2016 di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, 4 Januari 2016. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup pada level 4.593,0 pada 30 Desember 2015. TEMPO/Subekti

    TEMPO.COJakarta - Presiden Joko Widodo siang ini menggelar rapat paripurna perencanaan program 2016 di Istana Negara. Rapat paripurna dimulai sekitar pukul 11.00 dan dihadiri oleh hampir semua menteri anggota Kabinet Kerja.

    Jokowi memulai rapat dengan menyampaikan capaian pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2015. Ia mengaku puas dengan capaian ekonomi pemerintah pada tahun lalu. "Alhamdulillah, inflasi tahun lalu jatuh pada angka 3,3 persen. Pertumbuhan ekonomi mencapai 4,7-4,8 persen," kata Jokowi di Istana Negara, Senin, 4 Januari 2016.

    Jokowi mengatakan capaian ini setidaknya lebih baik dibandingkan negara-negara lain. Ia mencontohkan, banyak negara yang tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonominya justru turun. 

    Presiden juga menyampaikan bahwa realisasi anggaran jauh lebih baik dari prediksi pengamat. "Banyak pengamat mengatakan realisasi akan di bawah 80 persen. Saya kira jauh dari itu. Belanja negara, realisasi 91,2 persen. Alhamdulillah sangat baik. Pendapatan negara 84,7 persen," ujarnya. Jokowi juga mengatakan adanya Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) sebesar Rp 10,8 triliun.

    Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, dalam rapat ini, Presiden akan menekankan kepada para menterinya untuk segera bekerja. "Program-program di kementerian dan lembaga diminta untuk segera ditenderkan," tutur Pramono. Menurut dia, Presiden ingin agar kalender Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara mulai berjalan pada Januari, bukan April seperti pada tahun-tahun sebelumnya.

    Pramono mengatakan Presiden ingin agar seluruh program langsung dijalankan karena Masyarakat Ekonomi ASEAN akan segera diimplementasikan. "Kita tidak punya waktu untuk berleha-leha, apalagi sekarang sudah MEA. Maka Presiden minta kepada para menteri untuk menyiapkan sejak awal," ucapnya.

    ANANDA TERESIA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.