Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Mengapa Harga Bahan Kebutuhan Pokok di Papua Amat Mahal?  

image-gnews
Bandara Wamena, Papua, 14 Desember 2015. TEMPO/Maria Rita
Bandara Wamena, Papua, 14 Desember 2015. TEMPO/Maria Rita
Iklan

TEMPO.CO, Wamena - Sudah bukan rahasia kalau harga bahan-bahan kebutuhan pokok, termasuk makanan, di Papua jauh lebih mahal dibandingkan daerah lain di Indonesia. Ketika Tempo berkunjung ke Papua, pertengahan Desember 2015, harga seporsi nasi pecel standar dengan ikan goreng harus ditebus dengan uang Rp 70-75 ribu. Padahal makanan yang sama di Jakarta hanya dihargai Rp 15-20 ribu. Apa kira-kira penyebabnya?

Theo Hesegem, anggota Tim Peduli Hak Asasi Manusia Pegunungan Tengah Papua, menjelaskan bahwa mahalnya harga-harga kebutuhan masyarakat di Pegunungan Tengah  disebabkan langkanya bahan bakar minyak. Kalaupun ada BBM atau bensin di tengah warga, harganya pasti selangit. “Ini sudah lama terjadi, membuat masyarakat di Pegunungan Tengah merasakan adanya diskriminasi ekonomi dibandingkan masyarakat Indonesia di wilayah lain,” kata Theo.

Dia membenarkan bahwa bahan-bahan kebutuhan masyarakat banyak diangkut menggunakan pesawat. BBM juga diangkut dengan pesawat. Ini memperparah lonjakan harga berbagai bahan pokok di pedalaman Papua. Harga bahan bakar pesawat yang mahal membuat semua harga bahan kebutuhan masyarakat yang diangkut lewat udara--termasuk BBM--melonjak tak terkendali.  

Menurut Theo, warga biasanya membeli BBM untuk sepeda motor dan angkutan umum dari pedagang eceran. Sebab, tidak tersedia stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) resmi Pertamina di Wamena maupun Tolikara.  

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Alhasil, ketika dijual di masyarakat, harga BBM melambung sampai Rp 40-60 ribu per liter. Itu pun tak selalu tersedia. Masyarakat Pegunungan Tengah Papua harus bersabar berhari-hari  untuk mendapatkan pasokan BBM.

“Jika di Jakarta, orang bicara bensin oktan 80, 90, di sini kita bisa dapat bensin saja sudah syukur,” ujar Nico Hasage, sopir taksi rute Wamena-Tolikara.

Nico mengemudikan taksinya dengan rute Wamena-Tolikara pulang-pergi sekitar 300 kilometer. Jika kehabisan bensin di tengah perjalanan, dia dan penumpangnya akan menginap di tengah hutan. Biasanya, dalam sepekan, pasti ada saja mobil yang membawa pasokan BBM dari desa atau distrik terdekat melintasi jalan itu. “Tunggu saja,” tutur Nico.

MARIA RITA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Ratusan Pendukung Caleg Serang Kantor KPU Jayawijaya saat Pleno Rekapitulasi

17 hari lalu

Ilustrasi Petugas Pengaman Demonstrasi/unjuk rasa/ Petugas Anti Huru-hara. TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat
Ratusan Pendukung Caleg Serang Kantor KPU Jayawijaya saat Pleno Rekapitulasi

Ratusan simpatisan yang diduga simpatisan salah satu caleg menyerang petugas di kantor DPRD dan KPU Kabupaten Jayawijaya.


Kabupaten Jayawijaya Siap Jadi Tuan Rumah Peresmian 3 Daerah Otonomi Baru

7 Oktober 2022

peninjauan Tim Kelompok Kerja (Pokja) III Satuan Tugas (Satgas) Pengawalan DOB Provinsi Papua Pegunungan pada Kamis (6/10/2022).
Kabupaten Jayawijaya Siap Jadi Tuan Rumah Peresmian 3 Daerah Otonomi Baru

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayawijaya siap menjadi tuan rumah peresmian 3 Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua.


DPRD Jayawijaya Gandeng TNI-Polri Kawal Penyaluran BBM Bersubsidi

27 Agustus 2022

Ilustrasi SPBU Pertamina. TEMPO/Subekti
DPRD Jayawijaya Gandeng TNI-Polri Kawal Penyaluran BBM Bersubsidi

Langkah ini dilakukan untuk mencegah penimbunan BBM bersubsidi.


Usman Hamid Sebut Pengesahan 3 RUU DOB Papua Penyelundupan Hukum

30 Juni 2022

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid. Foto: TEMPO | Hilman Faturrahman W
Usman Hamid Sebut Pengesahan 3 RUU DOB Papua Penyelundupan Hukum

Direktur Eksekutif Amnesty Internastional Indonesia Usman Hamid mengkritik rencana pengesahan tiga RUU Otonomi Baru atau RUU DOB Papua hari ini.


Langkah Jokowi Bahas DOB Papua dengan MRP Dianggap Sebagai Politik Pecah Belah

21 Mei 2022

Presiden Joko Widodo atau Jokowi bertemu Majelis Rakyat Papua dan Majelis Rakyat Papua Barat dengan perwakilan rombongan Bupati Jayapura Mathius Awoitauw di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat, 20 Mei 2022. Sumber: Biro Setpres
Langkah Jokowi Bahas DOB Papua dengan MRP Dianggap Sebagai Politik Pecah Belah

Koalisi Kemanusiaan untuk Papua menilai Pemerintahan Presiden Jokowi melakukan politik pecah belah dengan melakukan pembahasan soal DOB dengan MRP.


MRP: 20 Kewenangan di UU Otsus Papua Tak Dijalankan Negara

21 April 2022

Majelis Rakyat Papua. antaranews.com
MRP: 20 Kewenangan di UU Otsus Papua Tak Dijalankan Negara

MRP menilai masih banyak kewenangan dalam UU Otsus Papua yang tak dijalankan oleh negara.


TNI Siagakan 2 SSK untuk Redam Bentrok Antarsuku di Jayawijaya

10 Januari 2022

Warga suku tradisional Papua menampilkan atraksi perang-perangan pada Festival Budaya Lembah Baliem ke-24 di Distrik Wosilimo, Kabupaten Jayawijaya, Papua, (12/8). ANTARA/Widodo S. Jusuf
TNI Siagakan 2 SSK untuk Redam Bentrok Antarsuku di Jayawijaya

Bentrokan terjadi antara dua kelompok masyarakat dari Suku Lanny Jaya dan warga Suku Nduga di Distrik Wouma, Kabupaten Jayawijaya.


Polres Jayawijaya Papua Razia Kartu Vaksin Covid-19

19 Desember 2021

Vaksinasi massal oleh Perbakin dan TNI di Jayapura menjelang PON XX Papua pada Rabu, 15 September 2021.
Polres Jayawijaya Papua Razia Kartu Vaksin Covid-19

Razia kartu vaksin Covid-19 ini dilakukan untuk mendorong percepatan target vaksinasi Covid-19.


Rakor soal Papua, Ma'ruf Amin: Operasi Teritorial Ujung Tombak Kesejahteraan

15 Desember 2021

Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin. Foto: Setwapres
Rakor soal Papua, Ma'ruf Amin: Operasi Teritorial Ujung Tombak Kesejahteraan

Wapres Ma'ruf Amin menggelar Rapat Pendekatan Penanganan Papua Pasca UU Otsus Papua 2021 di Istana Wapres


TNI Terima Dua Senjata Rampasan KKB

23 Juni 2021

Pasukan gabungan TNI dan polisi tiba di Ilaga, Kabupaten Puncak, Sabtu pagi (1/5/2021). ANTARA/HO-Humas Satgas Nemangkawi
TNI Terima Dua Senjata Rampasan KKB

Pihak TNI merahasiakan identitas dua oknum yang menyerahkan senpi tersebut demi keamanan yang bersangkutan dan keluarga.