Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Menyusuri Papua, dari Teror Intel sampai Warung Mahal

image-gnews
Suasana terminal taksi luar kota di Wamena, Papua, 11 Desember 2015. TEMPO/Maria Rita Hasugian
Suasana terminal taksi luar kota di Wamena, Papua, 11 Desember 2015. TEMPO/Maria Rita Hasugian
Iklan

TEMPO.CO, Wamena - Pertengahan Desember 2015 lalu, wartawan Tempo, Maria Rita Hasugian, berkunjung ke Provinsi Papua untuk sebuah perjalanan liputan khusus. Di sana, dia meliput pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Wamena, Kabupatan Jayawijaya, mengunjungi Kabupaten Tolikara pascakonflik antarumat beragama yang menghebohkan Tanah Air Agustus 2015 lalu, dan mencoba memahami ketegangan politik terkini di Kota Jayapura.  

Selama lebih dari dua pekan menyusuri Papua, Maria mengumpulkan kisah-kisah autentik dari orang-orang yang dia temui tentang masa silam, masa sekarang, dan masa depan wilayah itu. Dia mencoba memetakan apa saja masalah yang kerap dikeluhkan warga dan mengukur sejauh mana efektivitas pemerintahan berjalan di sana.

Dalam laporan khusus ini, Tempo berusaha berada di tengah, tidak memihak kubu-kubu yang tengah bertikai di Papua. Untuk memperoleh gambaran yang lebih akurat dan faktual mengenai kondisi sebenarnya di Papua, Maria juga mewawancarai sebagian besar pemangku kepentingan, baik dari unsur pemerintah, organisasi nonpemerintah, masyarakat sipil, aparatur keamanan, maupun warga biasa.

Meliput di Papua tentu penuh dinamika. Ketika sedang berada di Wamena, Maria mendapat kejutan ketika Kantor Yayasan Teratai Hati Papua, yang menjadi lokasi konferensi pers dari  Tim Peduli Hak Asasi Manusia Pegunungan Tengah Papua, didatangi dua pria yang mengaku petugas intelijen Polres Jayawijaya setempat.

Mereka mengaku mendapat informasi kalau ada jurnalis dari luar Papua yang datang ke wilayah tanpa melapor terlebih dulu.  “Saya sempat kaget dan ingin menemui mereka, tapi tuan rumah pertemuan itu melarang,” kata Maria. Walhasil, sampai kini, tak jelas benar siapa dan dari mana dua pria itu.  

Lewat insiden kecil itu, Maria jadi saksi besarnya kecurigaan antara para aktivis masyarakat sipil dan penegak hukum di Papua. Dia kemudian mewawancarai banyak pihak untuk menelusuri apa yang menjadi dasar ketegangan politik di sana.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Hal lain yang juga mewarnai dinamika liputan ini adalah harga segala bahan pokok di Papua yang jauh lebih mahal dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia. Maria, yang besar di Medan, Sumatera Utara, sebelum pindah ke Jakarta, kerap harus memeriksa dua kali harga sepiring nasi sebelum memutuskan makan apa. “Di Tolikara, saya makan di  Warung Yogya di mana harga sepiring nasi dengan ikan mujair goreng sampai Rp 70 ribu,” kata Maria dengan nada heran.

Dia kemudian melacak bagaimana harga-harga bisa begitu tinggi. Salah satu temuannya adalah keterkaitan antara mahalnya harga dan pola transportasi di pedalaman Papua. “Sebagian besar bahan kebutuhan pokok diangkut dengan pesawat,” katanya. Karena sulitnya transportasi, harga bensin di Wamena bisa sampai Rp 40 ribu seliter.

Melihat Maria kaget dengan harga-harga di sana, seorang penjaga warung di Karubaga, Tolikara, memberi tips mudah mengukur nilai rupiah di pedalaman Papua. "Mbak, Rp 10.000 di Jakarta itu nilainya sama dengan Rp 1.000 saja di Wamena dan Pegunungan Tengah,” ujarnya tersenyum.  Tak heran kalau uang koin Rp 500 maupun Rp 1.000 tak ada nilainya di sana.

WAHYU DHYATMIKA


Bazoka Logo: Kami Melawan Sistem Negara Ini oleh tempovideochannel

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Ratusan Pendukung Caleg Serang Kantor KPU Jayawijaya saat Pleno Rekapitulasi

37 hari lalu

Ilustrasi Petugas Pengaman Demonstrasi/unjuk rasa/ Petugas Anti Huru-hara. TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat
Ratusan Pendukung Caleg Serang Kantor KPU Jayawijaya saat Pleno Rekapitulasi

Ratusan simpatisan yang diduga simpatisan salah satu caleg menyerang petugas di kantor DPRD dan KPU Kabupaten Jayawijaya.


Kabupaten Jayawijaya Siap Jadi Tuan Rumah Peresmian 3 Daerah Otonomi Baru

7 Oktober 2022

peninjauan Tim Kelompok Kerja (Pokja) III Satuan Tugas (Satgas) Pengawalan DOB Provinsi Papua Pegunungan pada Kamis (6/10/2022).
Kabupaten Jayawijaya Siap Jadi Tuan Rumah Peresmian 3 Daerah Otonomi Baru

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayawijaya siap menjadi tuan rumah peresmian 3 Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua.


DPRD Jayawijaya Gandeng TNI-Polri Kawal Penyaluran BBM Bersubsidi

27 Agustus 2022

Ilustrasi SPBU Pertamina. TEMPO/Subekti
DPRD Jayawijaya Gandeng TNI-Polri Kawal Penyaluran BBM Bersubsidi

Langkah ini dilakukan untuk mencegah penimbunan BBM bersubsidi.


Usman Hamid Sebut Pengesahan 3 RUU DOB Papua Penyelundupan Hukum

30 Juni 2022

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid. Foto: TEMPO | Hilman Faturrahman W
Usman Hamid Sebut Pengesahan 3 RUU DOB Papua Penyelundupan Hukum

Direktur Eksekutif Amnesty Internastional Indonesia Usman Hamid mengkritik rencana pengesahan tiga RUU Otonomi Baru atau RUU DOB Papua hari ini.


Langkah Jokowi Bahas DOB Papua dengan MRP Dianggap Sebagai Politik Pecah Belah

21 Mei 2022

Presiden Joko Widodo atau Jokowi bertemu Majelis Rakyat Papua dan Majelis Rakyat Papua Barat dengan perwakilan rombongan Bupati Jayapura Mathius Awoitauw di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat, 20 Mei 2022. Sumber: Biro Setpres
Langkah Jokowi Bahas DOB Papua dengan MRP Dianggap Sebagai Politik Pecah Belah

Koalisi Kemanusiaan untuk Papua menilai Pemerintahan Presiden Jokowi melakukan politik pecah belah dengan melakukan pembahasan soal DOB dengan MRP.


MRP: 20 Kewenangan di UU Otsus Papua Tak Dijalankan Negara

21 April 2022

Majelis Rakyat Papua. antaranews.com
MRP: 20 Kewenangan di UU Otsus Papua Tak Dijalankan Negara

MRP menilai masih banyak kewenangan dalam UU Otsus Papua yang tak dijalankan oleh negara.


TNI Siagakan 2 SSK untuk Redam Bentrok Antarsuku di Jayawijaya

10 Januari 2022

Warga suku tradisional Papua menampilkan atraksi perang-perangan pada Festival Budaya Lembah Baliem ke-24 di Distrik Wosilimo, Kabupaten Jayawijaya, Papua, (12/8). ANTARA/Widodo S. Jusuf
TNI Siagakan 2 SSK untuk Redam Bentrok Antarsuku di Jayawijaya

Bentrokan terjadi antara dua kelompok masyarakat dari Suku Lanny Jaya dan warga Suku Nduga di Distrik Wouma, Kabupaten Jayawijaya.


Polres Jayawijaya Papua Razia Kartu Vaksin Covid-19

19 Desember 2021

Vaksinasi massal oleh Perbakin dan TNI di Jayapura menjelang PON XX Papua pada Rabu, 15 September 2021.
Polres Jayawijaya Papua Razia Kartu Vaksin Covid-19

Razia kartu vaksin Covid-19 ini dilakukan untuk mendorong percepatan target vaksinasi Covid-19.


Rakor soal Papua, Ma'ruf Amin: Operasi Teritorial Ujung Tombak Kesejahteraan

15 Desember 2021

Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin. Foto: Setwapres
Rakor soal Papua, Ma'ruf Amin: Operasi Teritorial Ujung Tombak Kesejahteraan

Wapres Ma'ruf Amin menggelar Rapat Pendekatan Penanganan Papua Pasca UU Otsus Papua 2021 di Istana Wapres


TNI Terima Dua Senjata Rampasan KKB

23 Juni 2021

Pasukan gabungan TNI dan polisi tiba di Ilaga, Kabupaten Puncak, Sabtu pagi (1/5/2021). ANTARA/HO-Humas Satgas Nemangkawi
TNI Terima Dua Senjata Rampasan KKB

Pihak TNI merahasiakan identitas dua oknum yang menyerahkan senpi tersebut demi keamanan yang bersangkutan dan keluarga.