Rabu, 21 Februari 2018

Penyelewengan Dana Pemekaran Akan dilaporkan ke BPK

Oleh :

Tempo.co

Rabu, 1 Februari 2006 17:59 WIB
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO Interaktif, Jakarta: Lima lembaga swadaya masyarakat berencana melaporkan pemeriksaan penyelewengan dana pembuatan undang-undang pemekaran wilayah, selain di kalimantan Barat, ke Badan Pemeriksa Keuangan pada Senin (6/2). Lima lembaga itu, Formappi, ICW, LBH Jakarta, Fitra, dan PSHK.“Anehnya pembahasan rancangan undang-undang pemekaran wilayah selalu dibahas bersamaan dengan rancangan undang-undnag bidang keuangan,” kata Bivitri Susanti dari PSHK dalam keterangan pers di kantor LBH JakartaHadir dalam acara itu, Bivitri, Tomy Legowo (Koordinator Formappi), Luky Jany (Wakil Ketua ICW), Parulian Sihombing (Direktur LBH Jakarta), Arif Nur Alam (Sekretaris Jenderal Fitra), serta auditor BPK Surahmin. Auditor itu yang mengungkap dokumen penyelewengan dana yang diduga dilakukan oleh anggota DPR M. Akil Mochtar dalam pemekaran Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat.Kelima lembaga swadaya masyarakat itu juga akan melakukan audit infestigasi bersama BPK untuk memetakan daerah-daerah yang rawan penyelewengan dana dalam pemekaran wilayah. Rengga Damayanti

     

     

    Selengkapnya
    Grafis

    NAM Air Tepat Waktu, Maskapai dengan OTP Terbaik di Asia Pasifik

    Kementerian Perhubungan mengumumkan bahwa NAM Air dan empat maskapai lain memiliki OTP rata-rata di atas standar Asosiasi Maskapai Asia Pasifik.