Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Apotek yang Tidak Memiliki Apoteker Akan Terus Ditindak

image-gnews
AP/Danny Johnston, File
AP/Danny Johnston, File
Iklan

TEMPO.COBelopa - Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, akan terus menindak apotek di daerah itu yang tidak memiliki tenaga apoteker. “Setiap apotek harus memiliki tenaga apoteker sebagai ahli di bidang farmasi dan bertanggung jawab terhadap obat yang dijual kepada konsumen,” kata pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan kabupaten Luwu, Suharkimin, Ahad, 3 Januari 2016.

Suharkimin mengakui masih banyak apotek yang beroperasi di Kabupaten Luwu tidak memenuhi standar karena tidak memiliki tenaga apoteker. Dia mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1963 tentang farmasi, yang menyebutkan pertanggungjawaban teknis farmasi pada setiap apotek ada pada apoteker. Demikian diamanatkan Pasal 4 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1965 tentang Apotek.

Menurut Suharkimin, atas dasar itulah Dinas Kesehatan tidak segan-segan bertindak tegas terhadap apotek di daerah itu yang tidak memiliki tenaga apoteker. Tindakan tersebut berupa penyegelan hingga pencabutan izin operasional. “Peringatan pertama sudah kami berikan, kali ini peringatan kedua,” ujarnya.

Suharkimin menegaskan, Dinas Kesehatan tidak sebatas memberikan peringatan. Beberapa waktu lalu, seiring dengan dikeluarkannya peringatan pertama, izin operasional sebuah apotek yang terletak di Kecamatan Lamasi dicabut.

Penindakan terhadap apotek yang tidak mempekerjakan tenaga apoteker, kata Suharkimin, bukan hanya ancaman. Dinas Kesehatan akan kembali membuktikannya dengan menutup apotek bermasalah, khususnya yang tidak memiliki tenaga apoteker. “Kami tidak mau main-main dalam menegakkan aturan, jangan dianggap sekadar gertak, karena berkaitan dengan kesehatan serta nyawa masyarakat," ucapnya.

Pemilik salah satu apotek di Luwu, Maida, mengakui pentingnya tenaga apoteker yang bertugas di apotek. Itu sebabnya dia mempekerjakan dua apoteker yang bertugas secara bergantian. Selain apoteker, di apoteknya ada tenaga perawat.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Maida menjelaskan, kalaupun apoteker tidak masuk kerja, perawat atau karyawan apotek langsung berkonsultasi dengan apoteker bila mendapat resep dokter yang jenis obatnya tidak dipahami. “Konsultasi dilakukan melalui telepon di apotek langsung ke telepon seluler apoteker,” tuturnya.

Sebelumnya, tindakan tegas terhadap apotek yang tidak mempekerjakan tenaga apoteker juga dilakukan Dinas Kesehatan Kota Palopo. Hal itu dilakukan demi menghindari penyalahgunaan obat-obat daftar G.

Dalam sebuah inspeksi mendadak yang dilakukan bersama Satuan Polisi Pamong Praja dan Kepolisian Resor Palopo pada 23 November 2015, dilakukan penyegelan terhadap sebuah apotek yang terletak di Jalan Diponegoro di Kelurahan Batupasi, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo. “Saat kami sidak, apotek itu tidak memiliki tenaga apoteker,” kata Kepala Dinas Kesehatan Kota Palopo Ishak Iskandar.

Kepala Seksi Farmasi Makanan dan Minuman Dinas Kesehatan Kota Palopo Muh. Mun'im menjelaskan, meski disegel, apotek itu masih diizinkan melayani penjualan obat, kecuali obat keras dan daftar G, yang berlabel merah dan biru. "Saat ini begitu banyak obat keras ataupun obat daftar G yang beredar di kalangan pelajar.”

HASWADI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Penemuan Mayat di Apotek Kimia Farma Samarinda, Manajemen Tutup Kegiatan Operasional

7 hari lalu

Ilustrasi mayat. Pakistantoday.com
Penemuan Mayat di Apotek Kimia Farma Samarinda, Manajemen Tutup Kegiatan Operasional

Sejak penemuan mayat pada Ahad, 18 Februari 2024, apotek Kimia Farma segera melaporkannya kepada pihak berwajib.


Beijing Sepakati Anggaran Pemerintah Pusat dan Daerah Periode 2024

16 hari lalu

Mantan presiden Cina Hu Jintao meninggalkan kursinya dikawal dua pria saat upacara penutupan Kongres Nasional ke-20 Partai Komunis Cina, di Aula Besar Rakyat di Beijing, Cina, 22 Oktober 2022. REUTERS/Tingshu Wang
Beijing Sepakati Anggaran Pemerintah Pusat dan Daerah Periode 2024

Sidang parlemen "Dua Sesi" Cina resmi ditutup dengan hasil akhir menyepakati anggaran pemerintah pusat dan daerah periode 2024, menerima laporan kerja


Pemda Diminta Koordinasi dengan Bulog Bantu Salurkan Beras SPHP

31 hari lalu

Pemda Diminta Koordinasi dengan Bulog Bantu Salurkan Beras SPHP

Penyaluran beras SPHP dimaksimalkan sebanyak 200 ribu ton per bulan untuk periode Januari-Maret 2024.


Pemerataan Dokter Spesialis Bisa Dimulai dari Dukungan Pemerintah Daerah

34 hari lalu

Ilustrasi dokter. Sumber: Getty Images/iStockphoto/mirror.co.uk
Pemerataan Dokter Spesialis Bisa Dimulai dari Dukungan Pemerintah Daerah

Ketua IDI Mohammad Adib Khumaidi mengatakan, pemerintah daerah berperan untuk pemerataan dokter spesialis


Pajak Hiburan 75 Persen Diatur dalam UU HKPD, Kemenkeu: untuk Kemandirian Daerah

17 Januari 2024

Suasana tempat hiburan kareoke Inul Vista di kawasan Lebak Bulus, Jakarta, Selasa, 16 Januari 2024. Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD). Merujuk Pasal 58 ayat 2, khusus tarif Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar dan mandi uap/spa ditetapkan paling rendah 40% dan paling tinggi 75%. Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan, Lydia Kurniawati Christyana mengatakan bahwa pengusaha dapat mengajukan insentif fiskal apabila merasa keberatan dengan tarif tersebut. TEMPO/Tony Hartawan
Pajak Hiburan 75 Persen Diatur dalam UU HKPD, Kemenkeu: untuk Kemandirian Daerah

Pajak hiburan termaktub dalam UU HKPD untuk penguatan pajak daerah, dan mendukung agar daerah bisa lebih mandiri.


Kimia Farma Apotek Buka Lowongan Pekerjaan 3 Posisi, Ini Syaratnya

14 Januari 2024

Suasana Apotek Kimia Farma di kawasan Senen, Jakarta, Senin, 12 Juli 2021. Kimia Farma menetapkan harga paket lengkap vaksin berbayar Sinopharm itu mencapai Rp 879.140 per individu. Tempo/Tony Hartawan
Kimia Farma Apotek Buka Lowongan Pekerjaan 3 Posisi, Ini Syaratnya

PT Kimia Farma Apotek membuka lowongan dengan tiga posisi pekerjaan, yakni Apoteker Pengelola Apotek, Apoteker Pendamping, dan Tenaga Teknis Kefarmasian.


Warga 1 Desa Dekat Gunung Lewotobi Diminta Mengungsi, Ada Sinar Api

10 Januari 2024

Warga mengendarai sepeda motor berlatar belakang Gunung Lewotobi Laki-Laki yang erupsi di Kecamatan Wulanggitang, Kabupaten Flores Timur, NTT, Sabtu 6 Januari 2024. Pos Pemantau Gunung Api (PGA) Laki-Laki mencatat Gunung Lewotobi kembali erupsi pada Sabtu 6 Januari pagi dengan asap kawah bertekanan sedang hingga kuat yang teramati berwarna putih dan kelabu dengan intensitas tebal dan tinggi 1.000-1.500 meter di atas puncak kawah. ANTARA FOTO/Mega Tokan
Warga 1 Desa Dekat Gunung Lewotobi Diminta Mengungsi, Ada Sinar Api

Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menaikkan status Gunung Lewotobi Laki-laki di NTT dari Level III atau Siaga jadi Level IV.


Jaringan Apotek Rite Aid Dilarang Gunakan Pengenalan Wajah AI

20 Desember 2023

Sebuah robot cloak menunggu pelanggan hotel menaruh tasnya saat demonstrasi pada media di Hotel Henn na, Sasebo, Jepang, 15 Juli 2015. Fitur lain dari hotel adalah penggunaan teknologi pengenalan wajah, bukan kunci elektronik standar, dengan mendaftarkan gambar digital wajah tamu selama check-in. AP/Shizuo Kambayashi
Jaringan Apotek Rite Aid Dilarang Gunakan Pengenalan Wajah AI

Jaringan apotek Rite Aid menerapkan teknologi pengenalan wajah berbasis kecerdasan buatan dari tahun 2012 hingga 2020 untuk mengidentifikasi pengutil.


Fitofarmaka Diharapkan Bisa Masuk JKN

4 Desember 2023

DPR Dukung OMAI Fitofarmaka Masuk Formularium Nasional JKN untuk Kemandirian Farmasi
Fitofarmaka Diharapkan Bisa Masuk JKN

Dokter sebenarnya ingin meresepkan fitofarmaka untuk pasien, tapi karena tidak dijamin sehingga menggunakan pengobatan yang lain.


Kepala Bapanas Minta Pemerintah Daerah Gencarkan Program Ketahanan Pangan

19 November 2023

Petani memanen padi saat panen raya di Kampung Bojong Jambu, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, 18 September 2023. Di petak sawah lain yang menggunakan pupuk organik bios 44 bisa menghasilkan 7,2 ton gabah basah. TEMPO/Prima mulia
Kepala Bapanas Minta Pemerintah Daerah Gencarkan Program Ketahanan Pangan

Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi meminta seluruh pemerintah daerah menggencarkan berbagai program ketahanan pangan.