Fahri Hamzah: Prabowo Lebih Populer Dibanding Jokowi  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto, melambaikan tangan sebelum menjenguk Mantan Menteri Agama Suryadharma Ali di Rutan Guntur, Jakarta, 4 Juni 2015. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto, melambaikan tangan sebelum menjenguk Mantan Menteri Agama Suryadharma Ali di Rutan Guntur, Jakarta, 4 Juni 2015. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai Keadilan Sejahtera, Fahri Hamzah, meyakini saat ini popularitas Ketua Umum Partai Gerindra Letnan Jenderal (Purnawirawan) Prabowo Subianto jauh lebih tinggi dibandingkan Presiden Joko Widodo.  

    "Prabowo paling populer untuk pemilihan presiden 2019," kata pria yang juga merupakan Sekretaris Harian Koalisi Merah Putih (KMP) ini dalam keterangan tertulisnya yang diterima Tempo pada Sabtu, 2 Januari 2016. Sayangnya dia tidak menyebutkan sumber jajak pendapat yang digunakan sebagai dasar penilaian tersebut.

    Menurut Fahri, lebih populernya Prabowo ketimbang Jokowi, seharusnya membuat keyakinan para pimpinan KMP harus diperkuat kembali. "Membangun kekuatan penyeimbang legislatif adalah sebuah kemuliaan yang sama dengan memimpin eksekutif," katanya.

    Fahri mengakui, pada periode 2014-2015, Dewan Perwakilan Rakyat yang dikuasai KMP penuh dengan goncangan dan juga kegaduhan. Bahkan Ketua DPR dari Partai Golkar, Setya Novanto, mengundurkan diri setelah rekaman suaranya meminta saham kepada Direktur Utama PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin beredar luas.

    "Tahun 2016 harus menjadi momentum untuk menjawab tantangan bahwa KMP--yang masih menguasai sebagian besar porsi cabang kekuasaan legislatif, terutama DPR--akan melampaui keraguan untuk menciptakan keseimbangan dalam trias politika," kata Fahri.

    ANGELINA ANJAR SAWITRI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.