Golkar Kosong Kekuasaan, Agung Minta Munas Digelar Januari  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Umum Partai Golkar, Agung Laksono saat konferensi pers terkait pencabutan SK kepengurusan Partai Golkar hasil Munas Ancol di Jakarta, 31 Desember 2015. Agung Laksono menyatakan menghormati keputusan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly yang mencabut surat keputusan kepengurusannya. TEMPO/Imam Sukamto

    Ketua Umum Partai Golkar, Agung Laksono saat konferensi pers terkait pencabutan SK kepengurusan Partai Golkar hasil Munas Ancol di Jakarta, 31 Desember 2015. Agung Laksono menyatakan menghormati keputusan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly yang mencabut surat keputusan kepengurusannya. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.COJakarta - Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Ancol, Agung Laksono, meminta Mahkamah Partai Golkar (MPG) segera bersidang dan mengambil keputusan yang dapat menjadi landasan kedua kubu Partai Golkar. Hal itu, menurut dia, harus dilakukan menyusul dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia terkait dengan pencabutan kepengurusan Partai Golkar hasil Munas Ancol.

    "Dalam menjaga eksistensi Partai Golkar, terutama untuk menjamin legitimasi seluruh proses pengambilan keputusan berdasarkan Undang-Undang Partai Politik, kami meminta MPG segera mengambil keputusan untuk melaksanakan munas paling lambat Januari 2016," katanya dalam konferensi pers di kediamannya di Jatinegara, Jakarta Timur, pada Kamis, 31 Desember 2015. 

    Menurut Agung, dengan adanya SK Menteri Hukum dan HAM tentang pencabutan kepengurusan Partai Golkar hasil Munas Ancol, Partai Golkar akan mengalami kekosongan kepemimpinan mulai 1 Januari 2016. "Kepengurusan hasil Munas Bali sudah ditolak pengesahannya, kepengurusan hasil Munas Riau juga habis masa baktinya. Munas adalah jawaban untuk mengisi kekosongan. Golkar tidak bubar, hanya legitimasinya yang tidak ada," tuturnya.

    Ia pun meminta kubu Aburizal Bakrie mematuhi keputusan MPG yang nantinya akan dibuat untuk menyelesaikan kasus ini. "Harus diikuti dong. Jangan liar. Kalau enggak mau, ya tergantung MPG saja. Kalau MPG sudah memutuskan, mereka tidak mengindahkan, ya sudah ditinggalkan saja," ucapnya.

    Agung menambahkan, kendali Partai Golkar saat ini sementara berada di tangan MPG. "Karena satu-satunya yang masih eksis adalah MPG. Tapi tentunya tidak boleh mengeluarkan keputusan-keputusan yang strategis, seperti mencalonkan Ketua DPR atau mengganti Ketua Fraksi. Semoga dalam beberapa hari ini bisalah dibentuk panitia munas yang baru," katanya.

    Agung juga mengimbau seluruh kader, anggota, dan partisipan Partai Golkar tetap tenang sebelum adanya kepengurusan Partai Golkar yang sah. "Kami meminta kader, anggota, dan partisipan Partai Golkar mendukung langkah-langkah konstruktif yang kami lakukan untuk menjamin tetap tegaknya eksistensi Partai Golkar," ujarnya.

    ANGELINA ANJAR SAWITRI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tito Karnavian Anggap OTT Kepala Daerah Bukan Prestasi Hebat

    Tito Karnavian berkata bahwa tak sulit meringkus kepala daerah melalui OTT yang dilakukan Komisi Pemerantasan Korupsi. Wakil Ketua KPK bereaksi.