TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan mengatakan akan segera menyajikan neraca pendidikan kepada publik. Dalam neraca itu, masyarakat bisa melihat rincian dari alokasi dan pemanfaatan anggaran fungsi pendidikan yang dikirim pemerintah pusat ke daerah melalui dana transfer daerah. "Masyarakat bisa menilai sendiri pengeluaran pendidikan setiap daerah,"katanya pada acara Kilasan Setahun Kinerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2015 di Kantor Kemendikbud Jakarta Rabu 30 Desember 2015.
Anies mengatakan penyampaian fakta itu bisa membuat masyarakat menilai apakah pemerintah daerah sudah optimal atau belum dalam pengelolaan dana pendidikan di daerah. Menurutnya, selama ini ada beberapa kasus dimana suatu daerah mendapat dana dari pusat dengan jumlah siswa yang sedikit, berbanding dengan daerah yang mendapat dana dengan jumlah sama, namun jumlah siswa yang lebih banyak. "Hasilnya, output murid dari daerah yang muridnya lebih banyak justru lebih baik,"katanya.
Mantan Rektor Universitas Paramadina ini mengatakan masyarakat pun bisa menilai apakah pemerintah daerahnya masing masing sudah benar menyerap alokasi dana pendidikannya.
Diretur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Hamid Muhammad mengatakan transparansi melalui neraca pendidikan juga diharapkan bisa memotret jumlah dan kegiatan pengelolaan anggaran di daerah. "Kami ingin tahu, berapa sih kontribusi daerah untuk pendidikan," katanya.
Menurut Hamid, banyak anggaran yang digunakan untuk pemerintah daerah yang berasal dari pemerintah pusat, seperti dana Bantuan Operasional Sekolah, atau tunjangan guru. Namun pemerintah daerah banyak yang menyembunyikan jumlah anggaran daerah yang digunakannya untuk pendidikan. "Jangan sampai diberikan otonomi daerah tapi tidak ada komitmen dari mereka untuk pendidikan,"katanya.
Dengan transparansi anggaran, masyarakat pun bisa membandingkan bagaimana potret daerah itu terkait dengan hasil Uji Kompetensi Guru dan Ujian Nasional setiap daerah. Neraca itu juga bisa menjaring kapasitas fiskal daerah tersebut. "Orang bisa menilai, daerah itu mendapat anggaran besar, tapi mengapa UN dan UKGnya kecil,"katanya.
Total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia pada 2016 sebanyak Rp 2.095 triliun. Anggaran untuk pendidikan mencapai Rp 419 triliun, 66 persen dari Rp 419 triliun akan ditransfer ke daerah.
MITRA TARIGAN
