Kasus Serangan Balik Setya Novanto Mulai Diperiksa Bareskrim

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Setya Novanto saat mengikuti Rapat Paripurna Ke-15 di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, 18 Desember 2015. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Setya Novanto saat mengikuti Rapat Paripurna Ke-15 di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, 18 Desember 2015. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Jakarta - - Direktorat Tindak Pidana Umum Badan Reserse Kriminal Markas Besar Polri bakal memanggil mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto pada 8 Januari 2016 mendatang. Setya akan dimintai keterangan terkait pelaporan kasus dugaan fitnah dan pencemaran nama baik oleh mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said.

    "Kami akan memanggil Pak Setya sebagai saksi pelapor. Beliau kan yang melaporkan melalui pengacaranya," kata Direktur Tindak Pidana Umum Mabes Polri Brigadir Jenderal Carlo Tewu di Bareskrim, Rabu, 30, Desember 2015.

    Keterangan Setya, kata Carlo, akan menjadi bahan pertimbangan untuk dimulainya proses penyelidikan kasus tersebut. Selain Sudirman, Novanto juga melaporkan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin. "Ini langkah awal dimulainya penyelidikan," ujarnya.

    Berdasarkan surat laporan bernomor LP/1385/XII/2015, Novanto melalui pengacaranya, Firman Wijaya melaporkan keduanya ke Bareskrim dengan tiga tuduhan. Maroef dituding melanggar Undang-undang lantaran merekam isi pembicaraan dalam pertemuan di Hotek Ritz Carlton pada 8 Juni 2015. Sedangkan, Sudirman dipermasalahkan soal legal standingnya saat melaporkan Setya Novanto ke Mahkamah Kehormatan Dewan dengan tuduhan fitnah dan pencemaran nama baik.

    Saat itu, Sudirman melaporkan Setya dengan dugaan pencatutan nama Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Jusuf Kalla, serta Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan. Dalam pertemuan dengan pengusaha minyak Riza Chalid dan Maroef, Setya menyebut ada pembagian saham untuk Jokowi, Kalla, dan Luhut.

    Sedangkan, untuk kasus Setya sendiri, Bareskrim belum dapat memutuskan untuk mengusutnya. Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal Anang Iskandar menyatakan kasus pencatutan nama Presiden tersebut merupakan delik aduan.

    "Sampai sekarang belum ada yang mengadukan. Jadi, kami tidak bisa memprosesnya. Kalau kasus lainnya kan sudah diproses di Kejaksaan," ujar Anang.

    DEWI SUCI R


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.