Kaleidoskop 2015: Setya Novanto, Papa Mundur karena Saham

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Setya Novanto. (Ilustrasi: TEMPO/IMAM YUNNI)

    Setya Novanto. (Ilustrasi: TEMPO/IMAM YUNNI)

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto mengundurkan diri dari jabatannya pada 16 Desember lalu setelah kontroversi kasus "Papa Minta Saham". Kasus ini bermula ketika Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said melaporkan Setya ke Mahkamah Kehormatan Dewan.

    Sudirman menuding Setya mencatut nama Presiden Joko Widodo dalam perpanjangan kontrak karya Freeport. Setya diketahui pernah bertemu hingga tiga kali dengan bos Freeport Indonesia, Maroef Sjamsoeddin. Dalam dua pertemuan terakhir, Setya bahkan mengajak pengusaha minyak, Muhammad Riza Chalid.

    Pemeriksaan kasus "Papa Minta Saham" di Mahkamah Kehormatan Dewan diwarnai berbagai kontroversi, termasuk drama pergantian anggota Mahkamah yang merupakan pendukung Setya. Belakangan, mayoritas hakim di Mahkamah Kehormatan meminta Setya dijatuhi sanksi sedang dan mesti mengundurkan diri dari jabatannya.

    Sesaat sebelum vonis dijatuhkan, Setya menyatakan mundur. Setya menjadi Ketua DPR pertama yang lengser di tengah jalan sesudah Orde Baru tumbang.

    Gaduh Budi Gunawan

    Presiden Joko Widodo mengajukan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kepala Kepolisian RI pada Januari lalu. Sehari sebelum uji kelayakan di Dewan Perwakilan Rakyat, Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Budi sebagai tersangka kasus suap dan gratifikasi. Senayan tetap meloloskan Budi, tapi Jokowi memutuskan menunda pelantikan hingga proses hukum selesai.

    Manuver Budi dengan mengajukan gugatan praperadilan berhasil. Status tersangkanya dibatalkan. Di tengah itu, serangkaian upaya kriminalisasi menimpa pemimpin dan penyidik KPK. Kegaduhan berakhir ketika Jokowi membatalkan pencalonan Budi dan memilih Badrodin Haiti sebagai Kepala Polri. Sebagai pembasuh luka, Budi diangkat menjadi Wakil Kepala Polri pada 22 April lalu.

    Surya di Pusaran Perkara

    Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa Surya Paloh pada 23 Oktober lalu. Ketua Umum Partai NasDem ini jadi saksi untuk Sekretaris Jenderal NasDem ketika itu, Patrice Rio Capella, penerima gratifikasi. Nama Surya pertama kali disebut Gubernur Sumatera Utara (nonaktif) Gatot Pujo Nugroho, yang bersama-sama pengacara Otto Cornelis Kaligis terlibat penyuapan tiga hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan.

    Jejak Surya bermula saat mendamaikan perseteruan Gatot dengan Wakil Gubernur Tengku Erry Nuradi, yang juga Ketua NasDem Sumatera Utara. Dia juga tahu Patrice menerima uang dari istri Gatot, Evy Susanti. Patrice dituntut hukuman dua tahun penjara. Surya pernah dipanggil menjadi saksi di persidangan Patrice, tapi mangkir.

    Tri Rismaharini Tak Terbendung

    Perhatian media nasional langsung tertuju ke Surabaya di awal masa pemilihan kepala daerah yang digelar serentak tahun ini. Kala itu, sejumlah partai politik lokal berkoalisi dan terang-terangan menolak mengusung calon untuk perebutan posisi Wali Kota Surabaya 2015-2020 karena yakin tak mungkin menang melawan Tri Rismaharani, yang mendaftar kembali lewat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

    Sederet drama pun muncul dalam proses pemilihan, dari dugaan calon boneka dan imbalan untuk cukong yang ingin menguasai Surabaya hingga upaya kriminalisasi terhadap Risma lewat penerbitan surat perintah dimulainya penyidikan atas kasus Pasar Turi. Perempuan 54 tahun itu akhirnya terbukti tak terkalahkan lewat perolehan suara, yang menurut Komisi Pemilihan Umum setempat mencapai 86,2 persen.

    Simak: Kaleidoskop 2015

    Berikut ini sejumlah jejak penting selama 2015 di bidang politik yang berhasil direkam Tempo:

    Januari
    9 Presiden Joko Widodo mengajukan Budi Gunawan sebagai calon Kepala Kepolisian RI.
    16 Presiden Jokowi memberhentikan Kepala Polri Sutarman dan menunjuk Badrodin Haiti sebagai pelaksana tugas Kepala Polri.

    Februari
    3 Presiden Joko Widodo membatalkan pelantikan Budi Gunawan sebagai Kepala Polri.
    18 Presiden Jokowi mengajukan Badrodin Haiti sebagai calon Kepala Polri.
    18 Presiden Jokowi menunjuk Taufiequrachman Ruki, Indriyanto Seno Adji, dan Johan Budi sebagai pelaksana tugas pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi.

    Maret
    1 Zulkifli Hasan menjadi Ketua Umum Partai Amanat Nasional.

    April
    9 Megawati Soekarnoputri terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
    17 Badrodin Haiti dilantik menjadi Kepala Polri.
    22 Budi Gunawan dilantik menjadi Wakil Kepala Polri.

    Mei
    12 Susilo Bambang Yudhoyono terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat.

    Juli
    10 Bareskrim menetapkan komisioner Komisi Yudisial, Suparman Marzuki dan Taufiqurrohman Syahuri, sebagai tersangka pencemaran nama hakim Sarpin Rizaldi.
    14 Pengacara Otto Cornelis Kaligis menjadi tersangka kasus suap hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Sumatera Utara.

    Agustus
    10 Sohibul Iman terpilih menjadi Presiden Partai Keadilan Sejahtera.
    12 Presiden Joko Widodo merombak kabinetnya.

    September
    3 Budi Waseso dicopot sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal Markas Besar Polri.

    Oktober
    5 Dewan Perwakilan Rakyat membentuk Panitia Khusus Pelindo II.

    November
    16 Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said melaporkan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto ke Mahkamah Kehormatan Dewan atas dugaan pelanggaran etika dalam skandal "Papa Minta Saham".

    Desember
    9 Pemilihan kepala daerah secara serentak di 269 daerah.
    16 Setya Novanto mundur dari jabatan Ketua DPR.



    TIM TEMPO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Aturan Skuter Listrik Pasca Insiden GrabWheels Belum Ada Rujukan

    Pemerintah Provinsi DKI berencana mengeluarkan aturan soal skuter listrik setelah insiden dua pengguna layanan GrabWheels tewas tertabrak.